Distriknews.co, KUTAI KARTANEGARA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mematangkan proses penataan wilayah desa melalui sosialisasi dan verifikasi dokumen usulan pemekaran. Kegiatan ini melibatkan langsung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengatakan penataan desa mencakup beberapa kategori, mulai dari desa yang telah berstatus desa persiapan, calon desa persiapan, hingga desa yang berencana mengajukan pemekaran.
“Kegiatan hari ini merupakan sosialisasi yang dilanjutkan dengan verifikasi penataan desa di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kami mencakup desa-desa yang sudah berstatus desa persiapan, calon desa persiapan, maupun desa yang ingin mengusulkan pemekaran,” ujar Arianto, Senin (26/10/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Fasilitasi dan Penataan Desa Kementerian Dalam Negeri, Lusi, bersama pejabat pendampingnya, Andiuni. Selain itu, hadir tim penataan desa tingkat kabupaten, perwakilan kecamatan, serta sejumlah pemerintah desa yang masuk dalam usulan penataan wilayah.
Menurut Arianto, kehadiran pihak Kemendagri memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah dan desa untuk memperoleh penjelasan langsung mengenai mekanisme, persyaratan, serta sistem verifikasi dokumen penataan desa.
Ia menyebut keterlibatan pemerintah pusat menjadi bagian dari proses penyelarasan administrasi agar setiap usulan yang diajukan memiliki kelengkapan sesuai regulasi.
Setelah sosialisasi, agenda dilanjutkan dengan pemeriksaan awal terhadap dokumen persyaratan yang telah disiapkan masing-masing desa. Verifikasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi kelengkapan administrasi sekaligus memastikan setiap usulan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Arianto menjelaskan, setelah pemeriksaan awal selesai, DPMD Kukar bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur akan membawa dokumen tersebut ke Kemendagri untuk menjalani tahapan berikutnya.
“Mudah-mudahan setelah verifikasi awal ini tidak ada lagi kekurangan dokumen. Kalau masih ada yang perlu diperbaiki, kami akan segera melakukan penyempurnaan agar proses selanjutnya bisa berjalan lancar,” ungkapnya.
Melalui sosialisasi dan verifikasi tersebut, DPMD Kukar berharap pemerintah desa dapat memahami prosedur penataan wilayah sekaligus mempersiapkan seluruh persyaratan yang dibutuhkan. Dengan kelengkapan administrasi tersebut, setiap usulan pembentukan maupun pemekaran desa diharapkan dapat diproses sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan. (Adv)
Reporter: Muhammad Zailany | Penyunting: Fachrizal Muliawan
