Distriknews.co, KUTAI KARTANEGARA – Sebanyak 24 desa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengajukan usulan pemekaran wilayah. Namun, proses penataan desa tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari kejelasan batas wilayah, persyaratan jumlah penduduk hingga kelengkapan dokumen administrasi.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, mengungkapkan bahwa sebagian besar usulan yang masuk belum memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan. Karena itu, pemerintah desa masih perlu melengkapi sejumlah persyaratan sebelum pengajuan dapat diproses ke tahapan berikutnya.
“Di luar itu, ada 24 desa yang mengusulkan pemekaran. Namun, sebagian besar masih belum memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan,” ujar Arianto, Jumat (30/10/2026).
Menurutnya, salah satu persoalan yang kerap ditemukan dalam pengajuan pemekaran adalah belum jelasnya batas wilayah antara desa induk dan wilayah yang akan dimekarkan. Kejelasan batas tersebut menjadi aspek penting agar tidak menimbulkan persoalan administratif maupun kewilayahan di kemudian hari.
Selain itu, persyaratan jumlah penduduk juga harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Data kependudukan yang diajukan pemerintah desa wajib disesuaikan dengan data daring yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kukar.
“Ada sejumlah kendala yang dihadapi para kepala desa di lapangan. Beberapa di antaranya berkaitan dengan batas wilayah, jumlah penduduk, serta kelengkapan dokumen administrasi,” jelasnya.
Arianto juga menyoroti pentingnya kelengkapan dokumen dalam setiap tahapan proses pemekaran. Salah satunya berita acara musyawarah dan rapat yang menjadi bukti pelaksanaan pembahasan serta pengambilan keputusan di tingkat desa.
Dokumen tersebut harus tersedia pada setiap tahapan agar proses pengajuan memiliki dasar administrasi yang jelas. Namun, DPMD masih menemukan sejumlah usulan yang belum dilengkapi berita acara sebagaimana dipersyaratkan.
“Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Direktur, setiap tahapan musyawarah maupun rapat harus dilengkapi dengan dokumen berita acara. Dokumen seperti ini masih ditemukan belum lengkap dalam sejumlah pengajuan,” katanya.
Tidak hanya pada tahap pengajuan, desa persiapan juga memiliki kewajiban administratif selama proses penataan wilayah berlangsung. Salah satunya menyampaikan laporan setiap semester sebagai bentuk pemenuhan ketentuan yang berlaku.
“Selain itu, desa persiapan wajib menyampaikan laporan setiap semester. Jumlah penduduk juga harus sesuai dan sinkron dengan data kependudukan daring milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil),” ungkap Arianto.
DPMD Kukar mengingatkan seluruh pemerintah desa yang mengusulkan pemekaran agar memastikan setiap persyaratan terpenuhi. Kejelasan batas wilayah, validitas data jumlah penduduk, serta kelengkapan dokumen administrasi menjadi bagian penting dalam menentukan kelanjutan proses pengajuan pemekaran desa.
Pemenuhan seluruh ketentuan tersebut diharapkan dapat membantu proses penataan desa berjalan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Adv)
Reporter: Muhammad Zailany | Penyunting: Fachrizal Muliawan
