Distriknews.co, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong pengembangan desa ramah lingkungan sebagai bagian dari penataan kawasan dan pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaannya tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pihak swasta dan masyarakat.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan konsep desa ramah lingkungan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menata wilayah secara lebih terarah. Penataan tersebut dimulai dari perencanaan tata ruang hingga pengembangan kawasan yang asri dan memperhatikan kelestarian lingkungan.
“Desa ramah lingkungan sebenarnya merupakan bagian dari keinginan kita untuk menata wilayah yang ada di Kutai Kartanegara. Hal itu berawal dari RT-RW, RTTR, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana kita membuat kawasan-kawasan asri di tengah penataan lingkungan itu sendiri,” ujar Aulia, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, salah satu bentuk penerapan konsep tersebut adalah pembangunan rumah ramah lingkungan. Program ini diarahkan untuk menghadirkan hunian yang terjangkau dan berkualitas, sekaligus memperhatikan kondisi serta keberlanjutan lingkungan di sekitarnya.
Menurutnya, pengembangan kawasan ramah lingkungan juga menjadi bagian dari upaya merealisasikan visi dan misi pemerintah daerah, khususnya dalam menciptakan lingkungan permukiman yang lebih baik bagi masyarakat.
“Jadi, apa yang kita lakukan hari ini merupakan bagian dari keinginan kita untuk menata dan memenuhi visi-misi kepada masyarakat, terutama terkait rumah atau kawasan ramah lingkungan,” katanya.
Aulia menyebut, komitmen terhadap lingkungan tidak hanya diwujudkan melalui penataan permukiman. Pemerintah daerah juga memasukkan agenda penanaman tiga juta pohon, pelestarian mangrove, hingga perlindungan kawasan hutan sebagai bagian dari upaya menjaga ekosistem di Kukar.
Sebagian kegiatan tersebut, lanjutnya, telah mulai dilaksanakan. Salah satunya melalui penanaman mangrove di wilayah Kecamatan Muara Badak yang menjadi bagian dari langkah menjaga kawasan pesisir.
“Termasuk juga di dalamnya penanaman tiga juta pohon, pelestarian mangrove, serta pelestarian kawasan-kawasan hutan kita. Hal itu menjadi bagian dari isu yang kita angkat dalam kawasan ramah lingkungan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kegiatan pengembangan kawasan ramah lingkungan yang dilakukan bersama berbagai pihak juga merupakan bentuk nyata dari upaya tersebut. Karena itu, pelestarian lingkungan perlu dipandang sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya program yang dikerjakan pemerintah.
Aulia juga menegaskan bahwa pelaksanaan visi dan misi daerah tidak seluruhnya harus tercantum sebagai kegiatan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, arah pembangunan telah tertuang dalam dokumen perencanaan jangka panjang dan dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk kolaborasi.
“Satu hal yang harus kita pahami, implementasi visi-misi itu tidak selalu tercantum dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Akan tetapi, semuanya tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,” jelasnya.
Ia menerangkan, kegiatan yang menggunakan APBD memang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Namun, kontribusi pihak swasta dan masyarakat dalam mendukung agenda pembangunan juga menjadi bagian penting dari pencapaian target yang telah direncanakan.
Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari besarnya proyek fisik yang dikerjakan pemerintah. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga lingkungan serta meningkatkan kualitas kawasan juga menjadi bagian dari hasil pembangunan.
Aulia menilai, selama ini masih terdapat pandangan di tengah masyarakat bahwa pembangunan identik dengan pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan gedung. Padahal, pembangunan memiliki cakupan yang lebih luas dan tidak hanya berorientasi pada perubahan fisik.
“Memang harus kami akui, selama ini masyarakat menganggap proses pembangunan harus identik dengan pembangunan fisik dan dilaksanakan oleh pemerintah semata. Contohnya, pemerintah dianggap membangun ketika bisa membangun jalan atau gedung-gedung,” tuturnya.
Ia menegaskan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan upaya menjaga kelestarian lingkungan juga merupakan bagian penting dari pembangunan daerah. Perspektif tersebut menjadi salah satu landasan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025–2030 melalui program Kukar Idaman Terbaik.
“Akan tetapi, perspektif kita terhadap pembangunan sekali lagi bukan hanya pada hal-hal tersebut. Pembangunan sumber daya manusia dan menjaga lingkungan juga menjadi bagian dari pembangunan yang kita tetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2025–2030 melalui program Kukar Idaman Terbaik,” pungkasnya. (Adv)
Reporter: Muhammad Zailany | Penyunting: Fachrizal Muliawan
