Distriknews.co Tenggarong – Rencana pengoperasian layanan bajaj berbasis aplikasi di wilayah Tenggarong hingga kini masih belum dapat direalisasikan. Meskipun puluhan unit kendaraan telah disiapkan, operasionalnya tertunda karena proses perizinan yang belum rampung di tingkat daerah.
Hal tersebut terungkap saat Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Rendi Solihin, melakukan inspeksi langsung ke basecamp Max Ride milik PT Vahana Bajaj Sukses, Jumat (10/4/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia memastikan kesiapan kendaraan sekaligus meninjau kelengkapan administrasi yang menjadi syarat utama operasional.
Rendi menjelaskan, secara administratif kendaraan bajaj tersebut sebenarnya sudah memenuhi ketentuan untuk digunakan di jalan raya. Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan dokumen kendaraan seperti STNK yang telah lengkap.
“Untuk kendaraan sudah bisa digunakan di jalan, tapi untuk angkutan umum belum bisa karena izin operasionalnya belum tuntas,” ujarnya.
Ia menegaskan, meskipun kesiapan armada sudah cukup baik, pengelola diminta untuk menunda seluruh aktivitas operasional, termasuk penarikan tarif kepada calon penumpang. Langkah ini dilakukan agar tidak melanggar aturan yang berlaku.
“Untuk sementara kami imbau tidak beroperasi dulu sampai izin lengkap,” tegasnya.
Di sisi lain, kehadiran layanan bajaj berbasis aplikasi ini dinilai memiliki potensi positif, khususnya dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Seluruh tenaga kerja yang dilibatkan dalam operasional disebut berasal dari warga setempat.
Namun demikian, berbagai aspek teknis masih perlu dibahas lebih lanjut, termasuk pengaturan jumlah armada yang diizinkan beroperasi serta skema tarif yang akan diberlakukan kepada pengguna jasa.
Rendi mengungkapkan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah berkoordinasi dengan DPRD untuk menyusun dasar hukum berupa peraturan daerah sebagai payung regulasi layanan tersebut.
Selain perizinan, pemerintah juga mempertimbangkan dampak terhadap kondisi lalu lintas di Tenggarong. Kekhawatiran akan potensi kemacetan menjadi salah satu perhatian utama, meskipun saat ini situasi lalu lintas masih tergolong padat namun belum masuk kategori macet.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, operasional bajaj berbasis aplikasi dipastikan baru dapat berjalan setelah seluruh perizinan dan regulasi selesai disusun. Pemerintah daerah berharap, kehadiran transportasi ini nantinya dapat memberikan manfaat tanpa menimbulkan permasalahan baru.
“Kalau sudah ada aturan yang jelas, baru bisa berjalan,” pungkas Rendi.
Penulis: Muhammad Zailany
