Distriknews.co, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus memperkuat sistem pengendalian pembangunan daerah. Hal ini ditekankan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Caturwulan I Tahun 2025 yang digelar pada Senin, 2 Juni 2025 di Aula Bappeda Kukar, dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah, H Sunggono.
Dalam arahannya, Sunggono menekankan bahwa pengendalian internal harus menjadi bagian dari budaya organisasi pemerintah. Ia merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang mendorong setiap perangkat daerah untuk menerapkan prinsip efisiensi, transparansi, dan kepatuhan hukum dalam pelaksanaan kegiatan.
“Penguatan tata kelola harus dilakukan menyeluruh. Mulai dari manajemen internal, pengelolaan risiko, hingga pengembangan kualitas data dan sumber daya manusia,” kata Sunggono. Ia menegaskan bahwa sistem yang kuat hanya bisa terbentuk jika seluruh elemen bergerak dengan pola pikir evaluatif.
Kepala Bappeda Kukar, Vanessa Vilna, menyampaikan bahwa hasil Rakordal menunjukkan adanya kebutuhan revisi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). “Perubahan RKPD menjadi langkah strategis untuk menyusun APBD perubahan tahun 2025 secara lebih responsif,” ujarnya.
Data dari bappeda.kukarkab.go.id mencatat bahwa RKPD menjadi acuan utama dalam merumuskan kebijakan anggaran daerah. Oleh karena itu, revisi RKPD mencerminkan respons adaptif terhadap tantangan pelaksanaan program di lapangan, sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
Vanessa juga menambahkan bahwa Rakordal tidak hanya menjadi forum administratif, melainkan wadah reflektif. Evaluasi yang dilakukan pada caturwulan pertama menjadi dasar untuk mempercepat program prioritas di sektor infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan dasar lainnya.
Situs kukarkab.go.id mencatat bahwa pada tahun 2024, Pemkab Kukar mengalokasikan lebih dari 50 persen APBD untuk belanja pembangunan. Komitmen ini terus dijaga agar manfaat pembangunan bisa dirasakan merata hingga wilayah pedalaman dan pesisir.
Pemkab Kukar melalui Rakordal berharap sistem pengendalian pembangunan dapat lebih adaptif terhadap dinamika dan tantangan yang ada. Dengan begitu, target pembangunan yang dirumuskan dalam visi Kukar Idaman bisa tercapai secara terukur dan berkelanjutan.
(Adv/DiskominfoKukar)
