Kutai Timur – Penantian panjang Pelabuhan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) agar dapat beroperasi kembali akhirnya menemui titik cerah. Hal itu dibenarkan Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman.
Dibeberkannya, bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menerbitkan izin dokumen Program Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Perizinan ini akan membuka jalan bagi operasional KEK MBTK di tahun 2024.
“Pemerintah Pusat sudah mengeluarkan izin dokumen PKKPR Pelabuhan KEK MBTK,” ujarnya, dikutip dari AntaraNews.
Menurutnya, pelabuhan internasional MBTK ini sudah menjadi pusat perhatian sejak tahun 2012 lalu, namun dengan dikeluarkannya izin PKKPR ini, dipastikan akan mempercepat langkah untuk memajukan kawasan ekonomi tersebut.
Tak hanya itu, Ardiansyah Sulaiman juga turut berharap agar Pelabuhan KEK MBTK mampu meningkatkan kepercayaan para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kutai Timur.
“Dokumen PKKPR KEK MBTK sudah rampung, ini menjadi lampu hijau agar pelabuhan dapat operasional lagi, terutama izin beroperasinya kapal-kapal yang sudah lama ditunggu-tunggu,” tuturnya.
Kendati begitu, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berkomitmen akan menyelesaikan seluruh administrasi yang diperlukan guna memastikan KEK MBTK dapat beroperasi secara optimal.
Fokus selanjutnya akan diarahkan pada perolehan izin lingkungan dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK).
“Kita akan berupaya menyelesaikan proses ini dalam waktu paling cepat satu atau dua bulan, sebelum mencapai bulan Juni 2024,” tambah Bupati Ardiansyah.
