Distriknews.co Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama unsur serikat pekerja dan pemerhati ketenagakerjaan menggelar dialog publik bertema “Implementasi UMK Kukar dan UMSK Penunjang Migas 2026” di Haha Caffe, Minggu malam (26/4/2026). Forum ini menjadi ruang diskusi terbuka dalam membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan di daerah.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menyampaikan bahwa dialog tersebut memberikan banyak perspektif baru bagi pemerintah, khususnya terkait implementasi kebijakan upah minimum sektoral di sektor pertambangan dan migas.
“Alhamdulillah, kami mendapatkan banyak masukan, termasuk koreksi dari teman-teman serikat pekerja mengenai peran pemerintah dalam memastikan regulasi ketenagakerjaan benar-benar berjalan,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengawal penerapan peraturan daerah dan undang-undang ketenagakerjaan agar tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh para pekerja.
Sunggono juga menyoroti masih rendahnya tingkat partisipasi pekerja dalam organisasi buruh. Kondisi ini dinilai berdampak pada lemahnya posisi tawar tenaga kerja di hadapan perusahaan.
“Masih banyak pekerja yang belum tergabung dalam serikat, sehingga mereka rentan termarginalkan dan dirugikan. Ini menjadi perhatian bersama,” katanya.
Ia pun mengingatkan para pelaku usaha agar memandang pekerja sebagai bagian penting dari keberlangsungan perusahaan. Menurutnya, kontribusi buruh merupakan faktor utama dalam menciptakan nilai dan produktivitas.
“Buruh bukan sekadar pekerja, tetapi aset perusahaan. Tanpa mereka, perusahaan tidak akan berjalan,” tegasnya.
Terkait isu kewajiban penyerapan tenaga kerja lokal, khususnya di wilayah Samboja, Sunggono mengakui pihaknya masih memerlukan data yang lebih komprehensif. Namun, ia memastikan pemerintah akan mengambil langkah jika ditemukan pelanggaran terhadap aturan tersebut.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan industri.
“Kami tidak hanya menuntut perusahaan menyerap tenaga kerja lokal, tetapi juga menyiapkan masyarakat agar memiliki kompetensi yang sesuai,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia kegiatan, Sudarmanto atau yang akrab disapa Yoyok, mengatakan dialog ini digelar dalam rangka menyambut peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei.
“Momentum ini penting untuk memperkuat posisi serikat pekerja sekaligus membuka ruang komunikasi dengan pemerintah,” ujarnya.
Menurutnya, dialog tersebut juga menjadi wadah untuk membahas persoalan nyata di lapangan, termasuk tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), khususnya di sektor pertambangan.
“Di satu sisi produksi migas kita besar, tetapi belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan pekerja. Ini yang perlu kita cari solusinya bersama,” pungkasnya.
Penulis: Muhammad Zailany
