Edi Damansyah Fokus Bekerja, Tak Mau Ambil Pusing soal Pencalonannya di Pilkada 2024

redaksi

Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah (Istimewa).
Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah (Istimewa).

Kutai Kartanegara – Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menyatakan dirinya tak terlalu mau memikirkan isu seputar pencalonannya lagi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kutai Kartanegara Bidang Politik, Aulia Rahman pada Sabtu (18/5/2024). Menurutnya, Edi Damansyah memilih untuk fokus pada tugas-tugasnya sebagai bupati dan bekerja menyejahterakan rakyat.

“Edi Damansyah ingin terus membantu rakyat, karena dia sangat mencintai rakyat. Sementara, kekuasaan adalah alat politik untuk menyejahterakan rakyat,” ujarnya.

Isu pencalonan Edi Damansyah menjadi perbincangan hangat setelah Komisi II DPR RI melakukan RDP bersama Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Rabu (15/5/2024).

Dalam rapat itu, disetujui dua rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengenai Pilkada tahun 2024. Status wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah di tengah periode karena persoalan hukum pun menjadi sorotan.

Pernyataan Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ar, dalam rapat itu menyebutkan, wakil kepala yang daerah menjalankan tugas sebagai kepala daerah karena kepala daerah terlibat masalah hukum, maka wakil itu dianggap telah menjabat sebagai kepala daerah.

Hal ini memicu asumsi bahwa masa jabatan Edi Damansyah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kutai Kartanegara pada periode 2016-2021 telah terhitung sebagai satu periode.

Namun, Aulia Rahman kembali menegaskan bahwa aturan mengenai hal ini masih belum final dan PKPU tersebut masih berupa draft. “Bagaimana kriteria kepala daerah dihitung telah menjabat satu periode juga masih belum jelas untuk Pilkada mendatang,” terangnya.

Namun, jika dilihat berdasarkan peraturan yang berlaku, seseorang dianggap menjabat sebagai kepala daerah satu periode apabila telah menjabat selama dua setengah tahun.

Kendati begitu, Edi Damansyah sendiri tidak merasa terganggu dengan isu tersebut dan tetap fokus menjalankan tugasnya sebagai bupati.

“Edi Damansyah tidak ambil pusing akan isu yang beredar. Dia menegaskan komitmen dan fokusnya bekerja untuk masyarakat,” kata Aulia.

Di sisi lain, Junaidi selaku Ketua BP-Pemilu DPC PDI Perjuangan Kutai Kartanegara, turut menyatakan bahwa PDI Perjuangan Kutai Kartanegara tidak terganggu dengan PKPU itu karena belum final.

“Bahkan saat final nanti, PDI Perjuangan Kutai Kartanegara masih mempunyai upaya hukum lainnya yang berlandaskan pada Undang-undang Kepala Daerah,” jelasnya.

Junaidi menegaskan bahwa PDI Perjuangan Kabupaten Kutai Kartanegara enggan atau tak ingin berpolemik dengan sesuatu yang belum jelas terjadi atau berdebat soal aturan.

Dalam beberapa kesempatan lanjut dia, Bupati Edi Damansyah tetap berkomitmen akan terus mengabdi kepada masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Edi Damansyah ingin terus membantu rakyat, karena dia sangat mencintai rakyat,” tuturnya.

PDI Perjuangan Kabupaten Kutai Kartanegara pun optimistis dapat kembali mengusung Edi sebagai calon bupati pada Pilkada tahun 2024 mendatang.

Sebagai informasi, simposium yang digelar di Tenggarong Seberang pada Agustus 2023 lalu, menghadirkan para pakar hukum yang memperjelas bahwa masa jabatan Edi Damansyah sebagai Plt Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara belum memenuhi kriteria untuk dianggap sebagai satu periode penuh.

Dengan demikian, Edi masih memenuhi syarat untuk maju kembali sebagai calon bupati Kutai Kartanegara pada Pilkada 2024. Apalagi, Edi Damansyah telah memberikan kontribusi besar bagi Kabupaten Kutai Kartanegara dan masyarakatnya.

Kinerja Edi Damansyah sebagai bupati sangat luar biasa dan masyarakat dipastikan masih membutuhkan kepemimpinan orang nomor satu di Kutai Kartanegara itu.

Baca juga

Bagikan:

Tinggalkan komentar