Distriknews.co Kutai Kartanegara – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kutai Kartanegara (Kukar) mencatat sekitar 40 persen tambak di wilayah Kukar saat ini dalam kondisi tidak produktif atau terlantar. Pemerintah daerah pun mulai mendorong berbagai langkah pemulihan, mulai dari pengembangan budidaya rumput laut hingga budidaya ikan kerapu berorientasi ekspor.
Kepala DKP Kukar, Muslik, mengatakan berdasarkan data pemetaan terakhir sejak 2021, total luas tambak di Kukar mencapai sekitar 76 ribu hektare. Namun, hampir separuh dari luasan tersebut kini tidak lagi aktif dimanfaatkan masyarakat.
“Kalau catatan terakhir kami, luasan tambak di Kukar itu kurang lebih 76 ribu hektare dan hampir 40 persennya tidak produktif atau terlantar,” ujar Muslik saat diwawancarai wartawan, Jumat (15/5/2026).
Menurutnya, salah satu penyebab utama banyaknya tambak terbengkalai karena sebagian besar kawasan tambak berada di wilayah Delta Mahakam yang masuk dalam kawasan kehutanan. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah terbatas melakukan pembangunan fisik maupun intervensi program karena terbentur aturan kawasan hutan produksi.
“Tambak kita banyak berada di kawasan hutan produksi. Karena itu kami tidak bisa sembarangan melakukan kegiatan fisik di sana. Kewenangannya juga berkaitan dengan Dinas Kehutanan dan KPHP Delta Mahakam,” jelasnya.
Selain faktor regulasi, tingginya biaya operasional juga membuat banyak petambak memilih meninggalkan lahan budidayanya. Muslik menyebut perubahan iklim dan meningkatnya pasang air laut turut memperburuk kondisi tambak, khususnya di kawasan pesisir Delta Mahakam.
“Untuk peninggian tanggul misalnya, itu butuh biaya besar. Air pasang sekarang semakin tinggi dan itu nyata dirasakan masyarakat tambak,” katanya.
Sebagai langkah alternatif, DKP Kukar mulai mendorong pengembangan budidaya rumput laut untuk menghidupkan kembali tambak-tambak yang tidak aktif. Budidaya rumput laut dinilai lebih fleksibel dan tidak terlalu bergantung pada kondisi tanggul tambak dibanding budidaya ikan atau udang.
“Kalau rumput laut, tambaknya bocor atau tanggulnya rusak tidak terlalu berpengaruh. Berbeda dengan budidaya ikan atau udang,” ucap Muslik.
Tak hanya itu, DKP Kukar juga mulai memantau potensi budidaya ikan kerapu yang saat ini dikembangkan masyarakat di Desa Sepatin. Komoditas tersebut dinilai memiliki peluang pasar ekspor yang cukup menjanjikan apabila dikelola secara maksimal.
“Kami masih melihat dulu potensi budidayanya. Kalau memang menjanjikan dan masyarakat antusias, tentu akan kami fasilitasi untuk pengembangannya,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga menyiapkan kerja sama dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) untuk mendampingi pengelolaan tambak masyarakat agar lebih produktif melalui pola budidaya semi intensif.
“Rencananya ada pendampingan dari Unhas untuk mendorong tambak yang lebih terawat dan produktif meski luas lahannya tidak besar,” jelasnya.
Muslik menambahkan, saat ini Pemkab Kukar bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) juga tengah menyusun dokumen Integrated Area Development (IAD) sebagai dasar pengembangan kawasan Delta Mahakam.
“Kalau dokumen itu selesai, nanti program daerah akan lebih leluasa masuk ke kawasan tambak di Delta Mahakam,” tutupnya.
Penulis: Muhammad Zailany
