Distriknews.co, Kutai Kartanegara – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), H. Rendi Solihin, menegaskan komitmennya untuk terus mengevaluasi program bantuan Rp50 juta per RT per tahun yang saat ini berjalan di Kukar. Hal itu disampaikannya dalam wawancara doorstop usai menghadiri agenda di Kantor DPRD Kukar, Senin (29/9/2025).
Rendi menjelaskan, program tersebut merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar Idaman. Saat ini, dokumen RPJMD tengah direview bersama DPRD Kukar untuk penyempurnaan menjadi RPJMD Kukar Idaman Terbaik.
“Dana Rp50 juta per RT per tahun sudah menjadi program RPJMD yang kini sedang dievaluasi dan direview kembali,” ujarnya.
Ia menekankan, program ini tergolong baru di Kukar sehingga wajar jika masih banyak catatan dan perbaikan yang harus dilakukan.
“Kami sadar program ini belum sempurna. Setiap tahun kami lakukan evaluasi, karena tujuannya agar dana ini bisa berdampak signifikan bagi pembangunan di tingkat RT,” kata Rendi.
Selama ini, dana Rp50 juta per RT umumnya digunakan untuk kegiatan sosial dan gotong royong. Namun, Rendi berharap ke depan penggunaannya bisa lebih menyentuh kebutuhan substansial, terutama infrastruktur dasar.
“Bapak Bupati sudah menyampaikan bahwa dana ini akan ditingkatkan menjadi Rp150 juta per RT per tahun. Dengan jumlah itu, kita ingin agar RT tidak kesulitan lagi membiayai kebutuhan pembangunan kecil di lingkungannya,” tegasnya.
Rendi juga menekankan pentingnya pengawasan bersama agar dana tersebut benar-benar sampai ke masyarakat. Menurutnya, RT sebagai ujung tombak pembangunan harus bisa mengelola dana dengan transparan dan akuntabel.
“Kami sadar masih ada kebocoran dan kelemahan dalam pelaksanaan. Tapi kami berkomitmen memperbaiki,” ungkapnya.
Salah satu langkah yang tengah dipersiapkan adalah pembentukan hotline khusus untuk menerima laporan masyarakat terkait penggunaan dana RT. Rendi mengakui, selama ini banyak laporan masuk, namun sebagian tidak memiliki bukti yang kuat.
“Ada laporan yang realistis, tapi ada juga yang hanya faktor ketidaksukaan terhadap RT. Nantinya hotline akan membantu memperjelas mekanisme laporan agar bisa ditindaklanjuti dengan baik,” jelasnya.
Ia menegaskan, evaluasi program tidak dimaksudkan untuk mencari kebanggaan semata, melainkan sebagai upaya memastikan program benar-benar memberi manfaat. “Bukan untuk berbangga diri, tapi agar program ini semakin tepat sasaran. Kami yakin jika meningkat menjadi Rp150 juta per RT, dampaknya akan jauh lebih signifikan,” pungkas Rendi.
