Distriknews.co Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Ruang Rapat Ing Martadipura Lantai 1 Kantor Bappeda Kukar, Rabu (11/2/2026). Forum ini menjadi bagian penting dalam tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Asisten III Setkab Kukar, Dafip Haryanto, menyampaikan bahwa forum tersebut merupakan media resmi sesuai regulasi untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD sebelum ditetapkan menjadi dokumen final. Menurutnya, forum ini menjadi ruang strategis untuk menghimpun berbagai isu penting dari para pemangku kepentingan.
“Dari forum konsultasi ini mungkin ada isu-isu penting yang perlu menjadi perhatian. Hari ini kita menyiapkan media sesuai regulasi untuk menyempurnakan rancangan RKPD yang nantinya akan dibahas dan ditetapkan,” ujar Dafip.
Ia menjelaskan, terdapat perubahan metode dalam pelaksanaan forum tahun ini. Jika sebelumnya pemerintah lebih banyak memaparkan materi, kali ini pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada penyerapan aspirasi.
“Selama dua hari pelaksanaan, kita lebih banyak mendengar. Masukan dari para stakeholder menjadi fokus utama, khususnya terkait rancangan RKPD yang telah dirumuskan pemerintah,” jelasnya.
Dafip menambahkan, rancangan RKPD 2027 telah disinkronkan dengan rencana kerja pemerintah pusat dan provinsi. Proses ini juga terintegrasi dengan Musrenbang yang telah dimulai dari tingkat kecamatan dan akan bermuara pada Musrenbang Kabupaten sebelum dirumuskan dalam RKPD final.
Menurutnya, aspirasi DPRD serta usulan masyarakat akan diakomodasi dan diterjemahkan dalam Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah tahun 2027, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan APBD 2027.
Adapun tema pembangunan tahun 2027 mengusung pendekatan tematik berbasis pemerataan kewilayahan. Pada hari pertama, forum membahas sektor pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan. Sementara hari kedua difokuskan pada sektor ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan.
Plt Kepala Bappeda Kukar, Sy. Vanesa Vilna SIS, mengatakan FKP merupakan tahapan awal dalam penyusunan RKPD 2027. Melalui forum ini, pihaknya menyampaikan rancangan awal untuk mendapatkan masukan, saran, serta rekomendasi dari seluruh stakeholder.
“Kami berharap para pemangku kepentingan dapat memberikan masukan dalam perumusan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027,” ujarnya.
Vanesa menegaskan, pada tahap ini pembahasan masih difokuskan pada arah kebijakan dan program prioritas, belum menyentuh besaran anggaran. Pembahasan penganggaran akan dilakukan pada tahapan selanjutnya melalui Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah tahun 2027.
“Hasil FKP ini akan menjadi bahan tindak lanjut pada forum berikutnya hingga dituangkan dalam rancangan akhir RKPD,” pungkasnya.
