Distriknews.co, TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menekankan pentingnya semangat kemerdekaan sebagai energi untuk memperkuat kemandirian daerah. Pesan tersebut disampaikan usai memimpin upacara peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 RI Tahun 2026.
Upacara berlangsung di Lapangan Upacara Kantor Bupati Kukar, Senin (17/8/2026), dan dirangkai dengan pengibaran Bendera Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Pelaksanaan upacara berlangsung dengan tertib dan lancar.
Aulia mengatakan peringatan kemerdekaan tidak semata menjadi agenda seremonial, tetapi juga momentum untuk menumbuhkan semangat dalam menjalankan pembangunan daerah. Menurutnya, nilai-nilai perjuangan harus diterjemahkan dalam bentuk kerja nyata pemerintah dan masyarakat.
“Alhamdulillah, acaranya berjalan dengan baik dan lancar. Harapan kita, semangat kemerdekaan ini bisa menjadi semangat kami juga dalam membangun Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujar Aulia.
Ia menegaskan salah satu cita-cita yang ingin diwujudkan pemerintah daerah adalah menjadikan Kukar lebih mandiri. Kemandirian tersebut, kata dia, mencakup kemampuan daerah dalam mengelola potensi yang dimiliki sehingga mampu menopang kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kita menginginkan Kutai Kartanegara yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri, yang bisa membiayai dirinya sendiri. Dan semangat itulah yang menjadi motivasi dan hikmah di balik perayaan 17 Agustus yang ke-81 ini,” katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah kondisi fiskal daerah yang masih menghadapi tekanan. Aulia menyebut situasi tersebut tidak boleh membuat semangat masyarakat menurun. Sebaliknya, momentum kemerdekaan harus menjadi pengingat agar pemerintah terus mencari jalan keluar dari berbagai persoalan yang dihadapi daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh dukungan di tengah berbagai dinamika ekonomi. Berbagai solusi akan terus diupayakan melalui koordinasi dengan pihak terkait.
“Kalau memaknai kemerdekaan bagi warga masyarakat, tetap semangatnya yang kita jaga. Tentunya pemerintah daerah berusaha untuk selalu mencarikan solusi-solusi yang terbaik di setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat,” jelasnya.
Salah satu persoalan yang sebelumnya menjadi perhatian adalah isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di tengah kondisi industri dan perekonomian daerah. Aulia menyebut pemerintah terus melakukan komunikasi dengan sejumlah perusahaan untuk mengetahui perkembangan aktivitas usaha dan kebutuhan tenaga kerja.
Ia mengatakan mulai adanya kejelasan penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada sejumlah perusahaan memberikan harapan terhadap keberlanjutan aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya PHK lebih luas.
“Alhamdulillah, hari ini RKAB sudah mulai pelan-pelan keluar dan kami sudah berkomunikasi dengan beberapa perusahaan bahwa ketika RKAB ini sudah ada kejelasan keluar, maka proses pemutusan hubungan kerja itu tidak dilaksanakan,” ungkapnya.
Bahkan, bagi pekerja yang sebelumnya telah terkena PHK, Aulia mengatakan terdapat kemungkinan untuk kembali dipanggil bekerja apabila aktivitas perusahaan kembali berjalan. Hal ini menjadi salah satu langkah yang diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
“Pun sudah dilaksanakan, akan dipanggil kembali untuk bekerja,” ujarnya.
Namun, pemerintah daerah tidak ingin ketahanan ekonomi masyarakat hanya bergantung pada satu jenis pekerjaan atau sektor tertentu. Karena itu, Aulia menilai penting untuk membangun ekosistem perekonomian daerah yang lebih kuat dan beragam.
Menurutnya, masyarakat harus memiliki ruang untuk tetap menjalankan aktivitas ekonomi apabila sewaktu-waktu menghadapi kehilangan pekerjaan. Penguatan sektor usaha masyarakat, ekonomi lokal dan berbagai aktivitas produktif menjadi bagian penting dalam menjaga daya tahan ekonomi daerah.
“Akan tetapi, tetap harapan kita bahwa ekosistem perekonomian di Kutai Kartanegara ini bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.
Kata Aulia Rahman Basri apabila terjadi PHK, masyarakat diharapkan tidak kehilangan seluruh sumber penghidupannya. Mereka tetap memiliki alternatif melalui aktivitas ekonomi lain yang dapat dikembangkan sesuai potensi dan kemampuan masing-masing.
“Sehingga, biarpun misalnya terjadi pemutusan hubungan kerja, warga masyarakat bisa melakukan aktivitas perekonomiannya di luar dari pekerjaannya tersebut,” pungkasnya.
Reporter: Muhammad Zailany
