Distriknews.co, Jakarta – Masyarakat ramai memperbincangkan video Presiden Prabowo Subianto yang diputar di layar bioskop sebelum film utama dimulai. Video ini berisi cuplikan capaian pemerintah dan menyebar lewat media sosial sejak Sabtu (14 September 2025).
Menurut laporan, video tersebut menampilkan sejumlah data dan program seperti produksi beras nasional yang mencapai 21.760.000 ton hingga Agustus 2025, pengoperasian 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih, dan pembangunan 100 Sekolah Rakyat.
Istana Kepresidenan kemudian buka suara. Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan bahwa bioskop termasuk ruang publik yang sah untuk digunakan menyampaikan pesan pemerintah. Tidak ada pelanggaran hukum menurutnya, selama penggunaan layar dilakukan sesuai aturan dan tanpa mengganggu penonton.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi turut memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa penggunaan media publik seperti bioskop adalah normal jika tidak melanggar norma dan kenyamanan. Apabila isi video bersifat informatif dan bukan propaganda mencolok, menurutnya tindakan tersebut bisa diterima publik.
Namun video tersebut menuai kritik. Beberapa pihak menilai video itu terlalu frontal dan seperti kampanye terselubung. Kritik diarahkan pada waktu dan konteks penayangan—sebelum film, saat penonton belum siap untuk menerima pesan politik.
Legislator dari Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menyambut baik video itu. Ia mengatakan masyarakat berhak mengetahui prestasi pemerintah. Oleh menyebut transparansi penting agar rakyat bisa menilai kerja pemerintahan berdasarkan fakta.
Beberapa pengamat kebijakan menyebut perlu ada batasan jelas supaya pesan pemerintah di media publik tidak menyalahi UU Pemilu atau peraturan media. Regulasi terkait kampanye dan propaganda di ruang publik menjadi sorotan karena belum banyak contoh kasus seperti ini sebelumnya.
Saat ini belum ada laporan bahwa video tersebut melanggar hukum secara spesifik. Istana meminta masyarakat mengecek konteks, melihat isi pesan, dan menilai sendiri apakah ada unsur kampanye terselubung.
Publik dan media terus menunggu apakah ada regulasi yang akan diperjelas setelah insiden ini. Penayangan video presiden di bioskop sebelum film menjadi titik awal diskusi tentang bagaimana komunikasi pemerintah dilakukan di ruang publik.
