Distriknews.co Kutai Kartanegara – Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Rendi Solihin, melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap kondisi gorong-gorong dan drainase di depan Kantor Bupati, Senin (30/3/2026). Peninjauan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan perbaikan infrastruktur jalan dan saluran air di sejumlah titik strategis.
Dalam kesempatan tersebut, Rendi menyampaikan bahwa perbaikan infrastruktur, khususnya jalan dan drainase, merupakan program rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Ia memastikan bahwa pekerjaan akan segera dimulai setelah proses administrasi anggaran rampung.
“Perbaikan ini rutin kita lakukan setiap tahun. Tadi juga sudah disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum bahwa pekerjaan tinggal menunggu DPA,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sejumlah titik prioritas telah ditetapkan untuk penanganan awal. Lokasi tersebut meliputi area lampu merah, simpang jalan, hingga kawasan di bawah bundaran jembatan yang dinilai rawan mengalami kerusakan.
“Beberapa titik yang menjadi prioritas adalah di lampu merah, simpang-simpang jalan, dan bawah bundaran jembatan. Ini yang kita dahulukan karena cukup krusial,” jelasnya.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, pemerintah daerah tetap berupaya memaksimalkan penanganan di titik-titik yang paling mendesak. Rendi menegaskan bahwa pendekatan berbasis prioritas menjadi kunci agar perbaikan tetap berjalan efektif.
Dari sisi anggaran, diperkirakan sekitar Rp4 miliar akan dialokasikan untuk penanganan khusus di beberapa lokasi utama. Selain itu, terdapat juga anggaran tambahan sekitar Rp200 juta untuk perbaikan skala kecil, termasuk drainase di kawasan permukiman warga.
“Kita siapkan sekitar Rp4 miliar untuk penanganan utama, dan ada juga sekitar Rp200 juta untuk titik-titik kecil, termasuk drainase di lingkungan masyarakat,” ungkapnya.
Secara teknis, perbaikan akan mencakup pembangunan box culvert atau saluran air tertutup guna mengantisipasi aliran air dari kawasan atas. Hal ini dinilai penting agar air dapat langsung dialirkan ke saluran pembuangan utama seperti sungai.
“Kalau tidak ditangani sampai ke saluran utama, kerusakan jalan bisa terulang kembali. Jadi ini harus ditangani secara menyeluruh,” tegasnya.
Rendi juga menekankan bahwa keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus bekerja secara bertahap. Tidak semua titik bisa langsung ditangani sekaligus, sehingga penentuan prioritas menjadi sangat penting.
“Kita sadar keinginan tidak selalu sejalan dengan kemampuan anggaran. Karena itu, kita fokuskan dulu pada titik yang paling mendesak,” katanya.
Terkait kebijakan efisiensi anggaran, Rendi memastikan pemerintah daerah akan mengikuti arahan pemerintah pusat. Ia menyebut langkah ini bukan hal baru, karena sebelumnya juga pernah diterapkan saat masa pandemi COVID-19.
“Efisiensi ini difokuskan pada belanja yang tidak terlalu mendesak, seperti konsumsi rapat dan kegiatan seremonial,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh berdampak pada kualitas kinerja maupun pelayanan kepada masyarakat. Penyesuaian hanya dilakukan pada aspek pendukung, tanpa mengurangi efektivitas kerja aparatur.
“Efisiensi pasti berdampak pada kebiasaan, tapi tidak boleh mempengaruhi kinerja. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap maksimal,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pun berkomitmen untuk terus menjalankan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik secara optimal, meskipun dalam kondisi keterbatasan anggaran, dengan tetap mengutamakan kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat.
Penulis: Muhammad Zailany
