Distriknews.co, Jakarta – Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus menilai sosok Presiden ke-2 RI Soeharto perlu dilihat secara utuh. Ia menyebut jasa besar Soeharto terhadap bangsa Indonesia tak bisa dihapus hanya karena sisi kontroversialnya. Bahkan, menurutnya, Soeharto layak mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.
“Soeharto adalah bagian dari sejarah bangsa yang tidak bisa dihapus. Ia membawa Indonesia menuju stabilitas ekonomi, swasembada pangan, dan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Itu fakta sejarah yang tidak bisa disangkal,” kata Bestari dalam keterangannya, Kamis (30/10/2025).
Bestari juga mengkritik sikap sejumlah politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang menolak usulan pemberian gelar tersebut. Ia menilai penolakan itu terlalu subjektif dan emosional. Menurutnya, pemerintah seharusnya menilai berdasarkan kajian objektif dan komprehensif. “Pernyataan satu atau dua orang dari PDI-P tentu tidak akan mempengaruhi keputusan pemerintah. Saya yakin mekanisme penilaian sudah matang dan memenuhi kriteria yang berlaku,” tegasnya.
Penolakan dari kubu PDI-P sebelumnya disampaikan oleh Kepala Badan Sejarah DPP PDI-P, Bonnie Triyana. Ia berpendapat bahwa seorang tokoh yang pernah memimpin selama tiga dekade tidak layak disebut pahlawan karena memiliki rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia dan praktik korupsi. “Kalau tokoh seperti itu dijadikan pahlawan, anak muda bisa kehilangan ukuran tentang pemimpin yang baik,” ujar Bonnie seperti dikutip dari Kompas.id.
Menanggapi hal itu, Bestari menilai komentar negatif terhadap Soeharto mencerminkan pandangan yang tidak objektif terhadap sejarah. Ia menuding PDI-P belum siap berdamai dengan masa lalu. “Kalimat seperti ‘apa hebatnya Soeharto?’ itu sangat tidak bijak. Justru beliau adalah sosok yang berhasil menumpas gerakan 30 September yang mengancam keutuhan bangsa. Tanpa langkah tegas itu, arah sejarah Indonesia mungkin berbeda,” ujarnya.
Ia menambahkan, sudah lebih dari dua dekade sejak era reformasi dimulai, seharusnya bangsa Indonesia dapat melihat sejarah tanpa dendam politik. “Kalau PDI-P masih menilai Soeharto dari luka politik 1965 dan Orde Baru, berarti mereka belum siap berdamai dengan sejarah,” lanjut Bestari.
Soeharto sendiri merupakan salah satu dari 40 nama tokoh yang diusulkan untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional tahun ini. Wacana tersebut mengundang perdebatan di ruang publik, terutama karena warisan pemerintahannya yang dinilai penuh kontradiksi antara keberhasilan pembangunan dan catatan pelanggaran hak asasi manusia.
Perdebatan ini menunjukkan bahwa figur Soeharto masih menjadi sosok paling berpengaruh sekaligus paling kontroversial dalam sejarah Indonesia modern. Pemerintah kini disebut tengah mengkaji lebih dalam seluruh usulan, termasuk nama Soeharto, sebelum menetapkan penerima gelar resmi menjelang Hari Pahlawan pada November mendatang.
