Distriknews.co Jakarta – Pengamat pendidikan Ina Liem mengingatkan pemerintah agar lebih fokus menyelesaikan berbagai persoalan mendasar di sektor pendidikan sebelum mewacanakan Bahasa Perancis sebagai mata pelajaran wajib di seluruh sekolah Indonesia.
Menurut Ina, dunia pendidikan nasional saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan penting, mulai dari rendahnya tingkat literasi, kekurangan tenaga pendidik di berbagai daerah, ketimpangan mutu pendidikan, hingga kemampuan Bahasa Inggris siswa yang dinilai masih perlu ditingkatkan.
“Kita juga harus melihat kondisi di lapangan. Kita masih menghadapi tantangan literasi dasar, kekurangan guru di banyak daerah, ketimpangan kualitas pendidikan, dan penguasaan Bahasa Inggris yang masih perlu ditingkatkan,” kata Ina Liem (29/5/2026).
Ia menilai penguasaan bahasa asing memang penting karena dapat membuka akses terhadap ilmu pengetahuan, budaya, diplomasi, dan peluang kerja di tingkat global. Namun, menurutnya, penetapan Bahasa Perancis sebagai mata pelajaran wajib perlu dikaji dari sisi urgensi dan dampaknya terhadap kebutuhan pendidikan saat ini.
Ina menegaskan bahwa persoalan utama bukan pada baik atau tidaknya Bahasa Perancis untuk dipelajari, melainkan apakah kebijakan tersebut menjadi prioritas yang paling realistis dan memberikan manfaat terbesar bagi seluruh siswa di Indonesia.
“Jadi pertanyaannya bukan apakah Bahasa Perancis bagus atau tidak. Tentu bagus. Pertanyaannya: apakah menjadikannya wajib untuk seluruh siswa Indonesia merupakan prioritas yang paling realistis dan paling berdampak saat ini?” kata dia.
Ia juga menyoroti konsistensi arah kebijakan pendidikan pemerintah. Sebelumnya, Prabowo Subianto sempat menyampaikan rencana pengajaran Bahasa Portugis secara luas, sementara kini muncul wacana penguatan pembelajaran Bahasa Perancis di sekolah.
Menurut Ina, pernyataan yang disampaikan kepala negara sering dipandang masyarakat sebagai bagian dari kebijakan resmi pemerintah. Karena itu, setiap wacana yang disampaikan perlu didukung dengan perencanaan dan implementasi yang jelas agar tidak menimbulkan kebingungan di publik.
Ia mengingatkan bahwa munculnya berbagai rencana yang sulit direalisasikan dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebagai alternatif, Ina mengusulkan agar bahasa asing seperti Bahasa Perancis diberikan sebagai mata pelajaran pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah maupun minat siswa, bukan diterapkan sebagai kewajiban nasional.
Menurutnya, pendekatan tersebut lebih fleksibel dan memungkinkan sekolah menyesuaikan kurikulum dengan kondisi serta kebutuhan peserta didik di masing-masing wilayah.
Sumber: Kompas.com
