Distriknews.co, KUTAI KARTANEGARA – Keberadaan perpustakaan desa dan kecamatan di Kutai Kartanegara dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan budaya literasi dan mendukung pendidikan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Karena itu, dukungan terhadap para pengelola perpustakaan dianggap perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara, Hamdiah Z, menilai hingga saat ini masih banyak petugas perpustakaan desa yang menjalankan tugasnya secara sukarela tanpa mendapatkan honorarium atau dukungan yang memadai dari pemerintah.
Menurut Hamdiah, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut mengingat keberadaan perpustakaan masih menjadi salah satu sumber pengetahuan yang mudah diakses masyarakat, terutama bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan untuk membeli buku secara mandiri.
“Harapannya ke depan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat memberikan honor atau bentuk dukungan lainnya kepada para penjaga perpustakaan desa maupun kecamatan,” ujarnya.
Ia menegaskan, perpustakaan di desa dan wilayah terpencil tidak boleh sampai berhenti beroperasi hanya karena keterbatasan sumber daya manusia maupun anggaran operasional. Menurutnya, akses terhadap bahan bacaan tetap harus tersedia agar masyarakat, khususnya pelajar, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh ilmu pengetahuan.
Selain mempertahankan keberadaannya, Hamdiah juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pengelolaan perpustakaan. Ia menilai kenyamanan ruang baca, penataan koleksi buku, hingga sistem pelayanan peminjaman harus terus dibenahi agar masyarakat semakin tertarik memanfaatkan fasilitas tersebut.
“Perpustakaan bukan hanya tempat menyimpan buku, tetapi juga ruang belajar dan pusat aktivitas literasi masyarakat yang harus dikelola dengan baik,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus) Kutai Kartanegara, Ridha Darmawan, mengakui masih terdapat berbagai tantangan dalam pengelolaan perpustakaan desa. Salah satu persoalan utama adalah terbatasnya jumlah petugas yang dapat melayani masyarakat secara penuh waktu.
Menurut Ridha, banyak perpustakaan desa yang belum dapat beroperasi secara optimal karena belum adanya sistem pendukung yang mampu menjamin keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
“Karena itu perlu diciptakan sebuah sistem yang mendukung keberlangsungan layanan perpustakaan desa. Salah satunya adalah adanya kompensasi bagi petugas yang menjalankan tugas tersebut,” jelas Ridha.
Ia menambahkan, dukungan tersebut dapat diberikan melalui kebijakan pemerintah desa sesuai kemampuan dan alokasi anggaran yang dimiliki masing-masing wilayah.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Diarpus Kukar juga terus mengembangkan layanan literasi berbasis digital melalui aplikasi perpustakaan elektronik e-Kukar. Layanan tersebut saat ini menyediakan sekitar 120 ribu judul buku dengan total 187 ribu eksemplar digital yang dapat diakses masyarakat kapan saja dan di mana saja selama tersedia jaringan internet.
Ridha berharap keberadaan perpustakaan digital dapat melengkapi layanan perpustakaan konvensional sehingga masyarakat di seluruh wilayah Kutai Kartanegara tetap memiliki akses terhadap bahan bacaan dan sumber pengetahuan yang berkualitas.
“Semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan digital ini, maka akses terhadap bahan bacaan akan semakin mudah, cepat, dan merata di seluruh wilayah Kutai Kartanegara,” tutupnya.
Reporter: Muhammad Zailany
