Distriknews.co, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kekeringan selama musim kemarau.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan serta Penanggulangan Dampak Kekeringan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang digelar di Command Center Diskominfo Kukar, Selasa (1/9/2026).
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan rakor tersebut merupakan pertemuan kedua yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat pola penanganan karhutla di wilayah Kukar.
“Ya, hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi yang kedua terkait dengan penanganan karhutla di Kutai Kartanegara,” kata Aulia.
Menurutnya, pada rakor pertama pemerintah mengidentifikasi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan karhutla, sekaligus memetakan kebutuhan mendesak para relawan dan petugas di lapangan.
Saat itu, kebutuhan yang paling mendesak ialah permakanan bagi personel serta dukungan logistik bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah daerah kemudian melakukan intervensi untuk memastikan kebutuhan tersebut tersedia selama proses pemadaman berlangsung.
“Di rapat koordinasi pertama kita mengidentifikasi stakeholder terkait dan kebutuhan-kebutuhan mendesak yang dibutuhkan oleh teman-teman relawan di lapangan. Pada saat itu mengemuka kebutuhan yang mendesak adalah terkait dengan permakanan dan logistik BBM. Dan itu sudah bisa kita tangani,” ujarnya.
Aulia menyebut dukungan logistik tersebut ikut membantu mempercepat proses penanganan kebakaran. Tim gabungan yang terdiri dari pemadam kebakaran, BPBD, TNI, Polri, relawan hingga perusahaan dinilai mampu bergerak lebih cepat ketika muncul titik api.
“Alhamdulillah dengan intervensi kita terhadap permakanan dan logistik BBM, kita bisa menyelesaikan atau memadamkan api dengan cepat di Kutai Kartanegara,” jelasnya.
Ia mengapresiasi seluruh unsur yang selama ini terlibat di lapangan. Menurutnya, pola penanganan yang mulai terbentuk membuat titik api yang muncul dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran besar.
“Kita sudah punya pola di Kabupaten Kukar. Ketika muncul titik api, tidak perlu besar, itu langsung bisa kita selesaikan,” tegas Aulia.
Namun, pemerintah daerah kini ingin memperluas kekuatan penanganan dengan melibatkan badan usaha secara lebih terstruktur. Hasil pemantauan di sejumlah lokasi membuat Pemkab Kukar melihat pentingnya sumber daya perusahaan dioptimalkan untuk mendukung penanganan karhutla.
“Oleh karenanya hari ini kami mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh pihak swasta yang ada di Kabupaten Kukar yang sudah kami klaster per kecamatan,” ungkapnya.
Melalui pemetaan tersebut, pemerintah akan mengetahui sumber daya yang dimiliki setiap perusahaan di masing-masing kecamatan. Mulai dari jumlah mobil tangki, peralatan pemadaman hingga dukungan logistik yang dapat dikerahkan ketika terjadi kebakaran.
“Misalnya Kecamatan Sangasanga, di sana ada badan usaha apa saja, dan resource mereka untuk penanganan api kekuatannya itu apa-apa saja. Mereka punya mobil tangki berapa, mereka punya kebutuhan logistik berapa. Nah, ini yang coba kita elaborasi dan kita kolaborasikan,” katanya.
Menurut Aulia, sistem tersebut diharapkan membuat tim tanggap cepat tidak perlu lagi mencari sumber daya ketika kebakaran terjadi. Seluruh kebutuhan dan kekuatan yang dapat digunakan sudah dipetakan sebelumnya sehingga bisa langsung diarahkan menuju lokasi.
“Sehingga ketika terjadi titik api di suatu tempat, maka tim tanggap cepat kita itu bisa bergerak ke sana. Resource kita sudah siap untuk proses penanganan-penanganan api ini,” ujarnya.
Rakor kedua tersebut juga menghasilkan langkah lanjutan di tingkat kecamatan. Aulia menginstruksikan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), mulai camat, Danramil hingga Kapolsek, untuk menggelar rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder yang berada di wilayah masing-masing.
Ia berharap pos terpadu di tingkat kecamatan nantinya menjadi pusat koordinasi ketika terjadi titik api. Dengan demikian, seluruh sumber daya pemerintah, aparat, relawan dan perusahaan dapat langsung digerakkan secara terarah.
“Lepas ini, kami instruksikan kepada Forkopimcam, Pak Camat, Danramil dan Kapolsek, untuk mengadakan rapat koordinasi di tingkat kecamatan, mengundang stakeholder yang ada di kecamatan sehingga bisa menentukan langkah-langkah seperti apa ketika muncul titik api,” jelasnya.
Selain pemadaman, Aulia menekankan pentingnya pencegahan. Patroli di kawasan yang dinilai rawan kebakaran diminta tetap dilakukan selama musim kemarau berlangsung.
“Tentunya kita berharap proses pencegahan tetap bisa dilaksanakan. Patroli-patroli teman-teman di titik-titik strategis yang memungkinkan terjadinya api itu juga kita harapkan bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga kita bisa mencegah titik api tidak muncul selama proses kemarau ini terjadi,” tuturnya.
Sementara itu, terkait perkembangan terbaru, Aulia menyebut jumlah titik api di Kukar mengalami penurunan signifikan. Berdasarkan data Sipongi, masih tercatat 146 titik panas, tetapi kondisi di lapangan menunjukkan jumlah titik api yang benar-benar membutuhkan penanganan jauh lebih sedikit.
“Di Sipongi itu memang masih ada 146 titik panas. Tapi secara real di lapangan, di Kukar itu hanya ada 11 titik api yang sudah kita tangani dengan baik,” katanya.
Meski demikian, pemerintah masih memberikan perhatian terhadap sejumlah titik yang sulit dijangkau, salah satunya di wilayah Muara Leka. Kondisi medan menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman sehingga diperlukan metode dan dukungan peralatan khusus.
“Memang ada beberapa titik api seperti di daerah Muara Leka, itu yang agak susah untuk dijangkau. Ini sudah kita koordinasikan dengan BPBD Provinsi. Mungkin penanganannya harus dengan menggunakan water boom,” ungkap Aulia.
Ia menambahkan, perusahaan yang berada di Kukar sebenarnya telah memiliki berbagai sumber daya untuk membantu penanganan karhutla. Persoalannya selama ini ialah sumber daya tersebut belum sepenuhnya terhubung dengan jejaring penanganan yang dibangun pemerintah.
“Badan usaha itu sudah kita coba. Badan usaha sebenarnya aktif, mereka punya resource. Tapi ini belum terkoneksi dengan jejaring yang kita bangun sekarang melalui pos terpadu di tingkat kecamatan,” ujarnya.
Dengan penguatan koordinasi tersebut, Pemkab Kukar berharap seluruh sumber daya dapat terintegrasi sehingga penanganan karhutla bisa dilakukan lebih cepat. Pemerintah juga menargetkan langkah pencegahan diperkuat agar titik api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas selama musim kemarau.
Reporter: Muhammad Zailany
