Distriknews.co, KUTAI KARTANEGARA – Penurunan kemampuan fiskal menjadi tantangan besar Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam menjalankan program pembangunan melalui Kukar Idaman Terbaik. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah melakukan penyesuaian belanja, terutama pada kebutuhan operasional dan pembiayaan program pembangunan.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, penyusunan Kukar Idaman Terbaik sebelumnya mengacu pada asumsi kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama tiga tahun terakhir sebelum visi dan misi disampaikan.
Pada 2023, APBD Kukar berada di kisaran Rp11 triliun. Kemudian meningkat menjadi sekitar Rp14 triliun pada 2024 dan Rp12,5 triliun pada 2025. Angka tersebut menjadi salah satu dasar perencanaan pemerintah saat menyusun program pembangunan.
Namun, setelah mulai menjabat pada 2026, kondisi anggaran ternyata mengalami penurunan cukup signifikan. Aulia menyebut APBD tahun ini berada di kisaran Rp7,9 triliun, sedangkan pada 2027 diperkirakan hanya sekitar Rp5,9 triliun hingga Rp6,1 triliun.
“Penyesuaian akibat penurunan pendapatan tersebut tentunya berdampak terhadap kemampuan belanja kita,” ujarnya, Senin (9/11/2026).
Menurut Aulia, pemerintah daerah harus membedakan kebutuhan belanja berdasarkan sifatnya, yakni fixed cost dan dynamic cost. Belanja pegawai menjadi salah satu komponen fixed cost karena kebutuhan pembiayaannya relatif tetap meskipun jumlah APBD mengalami perubahan.
Saat ini, belanja pegawai Pemkab Kukar mencapai sekitar Rp2,4 triliun untuk membiayai kurang lebih 18 ribu aparatur sipil negara (ASN), baik berstatus PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sementara itu, dynamic cost merupakan kebutuhan operasional yang menunjang jalannya organisasi pemerintahan. Komponen tersebut antara lain belanja listrik, air, perjalanan dinas, makan dan minum, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya.
Aulia mengapresiasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah Kukar karena dinilai mampu melakukan rasionalisasi terhadap belanja operasional.
“Pada 2023, 2024, dan 2025, belanja operasional berada di kisaran Rp1,1 triliun. Sementara pada 2026, angkanya hanya sekitar Rp400 miliar. Artinya, terjadi penghematan sekitar Rp700 miliar dari sisi biaya operasional,” jelasnya.
Selain belanja operasional dan pegawai, penurunan kemampuan fiskal juga berpengaruh terhadap belanja modal serta belanja barang dan jasa. Aulia menyebut seluruh komponen tersebut harus diperhitungkan agar kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan tetap terpenuhi.
Ia menjelaskan, belanja pegawai dan operasional merupakan bagian dari kebutuhan minimum fiskal daerah. Kebutuhan tersebut menjadi dasar pembiayaan agar organisasi pemerintahan tetap dapat berjalan sebelum pemerintah mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan pembangunan lainnya.
“Kalau dahulu kita tidak terlalu memikirkan hitung-hitungan kebutuhan minimum fiskal karena uang kita melimpah. Bahkan, kata teman-teman, waktu itu persoalannya bukan mencari uang, tetapi justru bagaimana menghabiskannya,” ungkapnya.
Namun, situasi saat ini berbeda. Pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan pendapatan sekaligus mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia.
“Sekarang, persoalan kita adalah bagaimana mencari pendapatan sebanyak-banyaknya dan mengoptimalkan belanja daerah. Itulah yang menjadi isu saat ini. Teman-teman di TAPD sudah bisa melaksanakan fungsi tersebut dengan baik,” katanya.
Di sisi lain, Aulia menilai kondisi fiskal daerah juga perlu disampaikan secara lebih terbuka kepada masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan hasil pengukuran tingkat kepuasan masyarakat yang menunjukkan angka 64, sementara persepsi terhadap pelayanan publik masih berada di atas 80, bahkan mendekati 90 persen.
Menurutnya, perbedaan angka tersebut perlu dikaji untuk mengetahui faktor yang memengaruhi penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Kita coba meramu angka-angka ini. Bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi untuk mengetahui apa yang mendasari masyarakat belum terlalu puas terhadap pelayanan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujarnya.
Salah satu temuan riset yang disampaikan Aulia menunjukkan persoalan komunikasi masih menjadi faktor yang perlu diperbaiki. Sebab, belum seluruh masyarakat memahami bahwa kemampuan pembiayaan daerah saat ini mengalami penurunan.
“Masyarakat belum mengetahui bahwa saat ini terjadi kontraksi yang sangat besar terhadap kemampuan pembiayaan daerah. Yang mereka tahu, namanya Kukar, uangnya selalu ada. Hal inilah yang belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia menegaskan, penyampaian kondisi tersebut bukan dimaksudkan sebagai bentuk keluhan pemerintah daerah. Sebaliknya, masyarakat perlu mendapatkan pemahaman mengenai perubahan kemampuan anggaran agar dapat melihat tantangan pembangunan secara lebih utuh.
“Bukan berarti kita ingin mengeluh, tetapi kita ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kondisi yang sedang terjadi. Kami harus mengakui bahwa hal ini menjadi bagian dari tugas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara,” tegasnya.
Selain komunikasi, Aulia juga menyoroti persepsi masyarakat yang selama ini cenderung mengidentikkan pembangunan dengan proyek fisik, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan gedung.
Padahal, menurutnya, Kukar memiliki jaringan jalan yang sangat luas serta bangunan dalam jumlah besar. Infrastruktur yang telah dibangun tersebut juga membutuhkan biaya pemeliharaan agar tetap berfungsi dan dapat dimanfaatkan masyarakat.
Ia mencontohkan, penanganan sejumlah titik longsor di Kukar saja membutuhkan anggaran lebih dari Rp100 miliar. Jika tidak segera ditangani, kerusakan berpotensi semakin parah hingga mengancam kondisi badan jalan.
“Hari ini, untuk menangani titik-titik longsor saja di Kukar, kita sudah menghitung membutuhkan anggaran lebih dari Rp100 miliar. Jika tidak ditangani, jalan-jalan kita bisa patah,” tuturnya.
Aulia menilai, pekerjaan pemeliharaan dan penanganan kerusakan infrastruktur tersebut juga merupakan bagian dari pembangunan. Meski tidak menghasilkan jalan baru, upaya itu diperlukan untuk menjaga infrastruktur yang sudah tersedia agar tetap aman dan dapat digunakan masyarakat. (Adv)
Reporter: Muhammad Zailany | Penyunting: Fachrizal Muliawan
