Distriknews.co, KUTAI KARTANEGARA – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kutai Kartanegara (Kukar) menetapkan penanganan persampahan dan pengawasan lingkungan sebagai sejumlah prioritas dalam rencana program 2028. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2028, Senin (16/11/2026).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLHK Kukar, Yudiarta, mengatakan rapat tersebut membahas capaian pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran hingga November. Selain itu, pihaknya juga diminta menyampaikan rencana program yang akan menjadi prioritas pada 2028.
“Agenda rapat siang tadi sebenarnya meminta penjelasan terkait pencapaian atau realisasi kegiatan dan anggaran, termasuk rencana Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2028,” ujar Yudiarta.
Ia menjelaskan, dalam penyusunan rencana kerja mendatang, persoalan persampahan menjadi salah satu perhatian utama. DLHK merencanakan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), disertai pengembangan program desa ramah lingkungan.
“Untuk 2028, salah satu prioritas kami adalah masalah persampahan, terkait pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Kemudian, ada juga program desa ramah lingkungan,” jelasnya.
Menurut Yudiarta, upaya menjaga kualitas lingkungan tidak hanya dilakukan melalui penyediaan fasilitas pengelolaan sampah. Pengawasan terhadap perusahaan yang memiliki persetujuan lingkungan juga menjadi bagian dari program prioritas DLHK.
Pengawasan tersebut mencakup pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan, termasuk aspek perizinan dan pertimbangan teknis lainnya.
“Selain itu, kami memprioritaskan pengawasan terhadap pemegang persetujuan lingkungan, termasuk perizinan dan pertimbangan teknis lainnya,” katanya.
Dalam pembahasan persampahan, DLHK juga mulai menyusun rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Program tersebut disebut menjadi bagian dari rencana kerja yang tengah disiapkan oleh instansinya.
“Untuk program tersebut, saat ini masih akan kami susun. Rencana itu juga merupakan bagian dari program ESDP kami,” ungkap Yudiarta.
Terkait lokasi, terdapat dua wilayah yang sebelumnya telah dijajaki untuk menjadi alternatif pembangunan PLTSa. Kedua lokasi tersebut berada di Desa Rapak Lambur dan Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang.
“Salah satu lokasi yang sebelumnya sudah kami coba komunikasikan adalah Desa Rapak Lambur. Kemudian, lokasi kedua berada di Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang,” terangnya.
Meski demikian, Yudiarta menegaskan bahwa kedua wilayah tersebut belum ditetapkan sebagai lokasi pembangunan. DLHK masih perlu melanjutkan pembahasan dan penyusunan program sebelum menentukan langkah berikutnya.
“Namun, sampai sekarang kami masih belum memastikan lokasi tersebut,” pungkasnya. (Adv)
Reporter: Muhammad Zailany | Penyunting: Fachrizal Muliawan


