Distriknews.co, TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, melantik anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) dari empat desa di Kabupaten Kukar. Pelantikan tersebut dilakukan untuk memastikan fungsi pemerintahan desa tetap berjalan tanpa hambatan.
Pelantikan berlangsung di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Selasa (17/11/2026). Anggota BPD yang dilantik berasal dari Desa Bangun Rejo dan Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, serta Desa Pela dan Desa Kota Bangun II, Kecamatan Kota Bangun Darat.
Aulia menjelaskan, pergantian antarwaktu dilakukan karena sejumlah anggota BPD sebelumnya berhalangan melanjutkan tugas. Proses penggantian tersebut merupakan bagian dari mekanisme yang telah diatur dalam regulasi, yakni mengisi posisi yang ditinggalkan berdasarkan urutan berikutnya.
“Hari ini kita melantik anggota BPD pergantian antarwaktu, di mana anggota BPD sebelumnya ada yang berhalangan untuk melanjutkan tugas-tugas yang diberikan,” ujar Aulia.
Ia menegaskan, pelantikan PAW diperlukan agar tidak terjadi kekosongan dalam kelembagaan desa. Dengan terpenuhinya keanggotaan BPD, proses administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Karena anggota yang dilantik berasal dari beberapa desa, pemerintah kabupaten memusatkan pelaksanaan pelantikan di Pendopo Odah Etam.
Setelah dilantik, Aulia meminta para anggota BPD segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawabnya. Menurutnya, BPD memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam mengawal kebijakan serta penggunaan anggaran.
Ia mengibaratkan peran BPD di tingkat desa seperti DPRD di tingkat kabupaten. Lembaga tersebut memiliki fungsi penting dalam pembahasan anggaran, penyusunan peraturan, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
“BPD ini sama seperti anggota DPRD kalau di kabupaten. Beliau-beliau ini akan mengawal proses APBDes, mengawal peraturan-peraturan desa, bukan hanya mengawal, juga membuat peraturan-peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa,” jelasnya.
Selain menjalankan fungsi legislasi desa, anggota BPD juga diminta memastikan penggunaan anggaran desa dilakukan secara bertanggung jawab. Pengawasan tersebut mencakup setiap rupiah anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di desa.
Aulia menilai, fungsi pengawasan BPD menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan dan program pemerintah desa berjalan sesuai kebutuhan masyarakat serta ketentuan yang berlaku.
Ia juga mengaitkan peran BPD dengan pelaksanaan visi pembangunan Kukar Idaman Terbaik. Menurutnya, keberhasilan program pemerintah daerah tidak hanya ditentukan di tingkat kabupaten, tetapi juga membutuhkan pelaksanaan yang baik hingga ke desa-desa.
“Harapan kita tentunya para anggota BPD ini cepat menyesuaikan tugas di lapangan. Karena Kukar Idaman Terbaik yang merupakan visi besar kita itu pun harus tereksekusi atau terlaksana dengan baik sampai ke tingkat-tingkat desa,” tegasnya.
Melalui pelantikan tersebut, pemerintah daerah berharap anggota BPD yang baru dapat segera menjalankan amanahnya dan memperkuat fungsi pengawasan serta penyusunan kebijakan di tingkat desa. (Adv)
Reporter: Muhammad Zailany | Penyunting: Fachrizal Muliawan


