Distriknews.co, KALIMANTAN TIMUR – Stabilitas inflasi Kalimantan Timur jelang akhir tahun 2024 mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga ketersediaan kebutuhan pokok. Namun, pengamat ekonomi menilai tantangan besar masih menghantui, terutama terkait dengan infrastruktur dan distribusi barang di daerah.
Menurut data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UKM) Kaltim, inflasi bulan November 2024 secara month to month hanya sebesar 0,08 persen, lebih rendah dibandingkan angka nasional yang berada di 0,30 persen. Angka inflasi year on year November 2024 terhadap November 2023 juga menunjukkan stabilitas dengan nilai 1,54 persen, sedikit di bawah angka nasional sebesar 1,55 persen.
Namun, Pengamat Ekonomi dari Universitas Mulawarman, Purwadi, mengingatkan bahwa stabilitas di tingkat provinsi tidak serta-merta mencerminkan kondisi di semua kabupaten/kota di Kaltim.
“Lihatnya tidak bisa secara sepotong. Karena dari 10 kabupaten/kota, ada setiap tahun daerah yang inflasinya tinggi. Berau misalnya,” kata Purwadi, Senin, 30 Desember 2024.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa Kabupaten Berau mencatat inflasi tertinggi sebesar 3,14 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 107,08. Sementara itu, Kabupaten Penajam Paser Utara mencatat inflasi terendah sebesar 0,90 persen.
Menurut Purwadi, tingginya inflasi di Berau dan beberapa daerah lainnya disebabkan oleh buruknya akses infrastruktur dan distribusi barang. “Iya kan jauh dari sumber bahan pangan. Apalagi di Kaltim antardaerah dipisahkan sungai, kalau darat, aksesnya juga belum oke. Distribusi barang dan jasa terhambat,” ungkapnya.
Purwadi juga menyoroti kendala dalam pengelolaan dana pengadaan pasar murah yang sering kali baru diterima di akhir tahun, sehingga pemerintah kabupaten/kota kesulitan memanfaatkannya secara efektif.
“Dana untuk pengadaan pasar murah yang ditransfer oleh pemprov dan Pusat, itu ditransfer di ujung tahun. Akhirnya pemkab atau pemkot takut mengeksekusi uang itu. Takut jadi temuan,” tambahnya.
Ia meminta pemerintah provinsi lebih serius dalam memperhatikan kebutuhan daerah dengan inflasi tinggi. Infrastruktur, seperti jalan dan transportasi, harus menjadi prioritas untuk memastikan distribusi barang berjalan lancar.
“Infrastruktur dibenahi, jalan bagus bikin pengangkutan lebih lancar. Jangan sampai ngantri BBM dan solar, itu bikin barang sampai ke konsumen lebih mahal atau lebih lama,” pungkasnya. (*)
Penulis : Rachaddian (dion)
