Distriknews.co Samarinda – Insiden kapal tongkang yang kembali menabrak fender pelindung Jembatan Mahakam pada Minggu malam (8/3/2026) mendapat sorotan dari kalangan legislatif Kalimantan Timur. Peristiwa yang berulang tersebut dinilai berpotensi mengganggu distribusi logistik serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan tabrakan kapal di kawasan jembatan Sungai Mahakam tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa yang cukup diselesaikan dengan ganti rugi.
Ia mengingatkan sejumlah jembatan yang melintasi Sungai Mahakam memiliki peran penting dalam menghubungkan wilayah serta menopang arus distribusi barang di Kalimantan Timur.
Menurutnya, Jembatan Mahakam, Jembatan Mahkota, dan Jembatan Mahulu merupakan jalur vital bagi mobilitas masyarakat serta distribusi logistik antarwilayah.
“Ini modal vitalnya Kaltim untuk transportasi penghubung dan ekonomi kemasyarakatan. Samarinda menjadi akses penghubung antar kabupaten dan kota yang harus disadari bersama,” ujarnya, Kamis (12/3/2026).
Ananda mencontohkan kejadian yang sebelumnya terjadi di Jembatan Mahulu. Beberapa insiden tabrakan tongkang membuat jembatan tersebut harus ditutup sementara untuk dilakukan uji dinamis.
Penutupan itu memaksa kendaraan logistik memutar jalur lebih jauh untuk mencapai kawasan pergudangan, pasar, hingga distributor bahan pokok.
Akibatnya proses distribusi menjadi lebih lambat dan biaya pengiriman barang meningkat.
“Jalur distribusi dan logistik kita banyak bergantung di sana. Kalau jembatan bermasalah, dampaknya luas. Distribusi bisa terhambat dan harga barang berpotensi naik,” tegasnya.
Selain dampak ekonomi, ia juga menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap aktivitas pelayaran di Sungai Mahakam.
Menurutnya, otoritas maritim seperti KSOP, Pelindo, serta instansi terkait perlu memastikan standar operasional pelayaran dijalankan secara disiplin.
Penggunaan kapal pandu, escort, dan assist harus dimaksimalkan untuk mengurangi risiko kecelakaan saat kapal melintas di bawah jembatan.
Ia juga mendorong pemberian sanksi tegas agar insiden serupa tidak terus berulang.
“Harus ada sanksi tegas supaya semua pihak lebih berhati hati. Bukan hanya penabraknya, tapi sistem pengawasannya juga perlu dievaluasi,” pungkasnya.
