Distriknews.co Samarinda – Gelombang aksi demonstrasi kembali digelar oleh aliansi mahasiswa dan masyarakat di Kalimantan Timur, Selasa (21/4/2026). Aksi ini menjadi lanjutan dari protes sebelumnya yang menyasar kebijakan pemerintah provinsi yang dinilai belum berpihak kepada kepentingan rakyat.
Aksi tersebut melibatkan berbagai elemen, termasuk mahasiswa dari Universitas Kutai Kartanegara serta sejumlah komunitas masyarakat sipil. Massa bergerak secara terorganisir dengan membawa berbagai tuntutan yang dianggap mewakili keresahan publik.
Koordinator lapangan inti, Ibnu Sayyaf Sabilillhaq, menyampaikan bahwa aksi lanjutan dilakukan pada pukul 14.00 WITA di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, setelah sebelumnya massa menggelar aksi di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
“Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan kami terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, aksi dipicu oleh beberapa kebijakan yang menjadi sorotan publik, seperti anggaran renovasi rumah jabatan gubernur yang mencapai sekitar Rp25 miliar serta pengadaan kendaraan dinas. Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai kurang sensitif di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai kesulitan.
Di sisi lain, massa aksi menyoroti berbagai persoalan mendasar yang belum tertangani secara optimal, mulai dari ketimpangan di sektor pendidikan, persoalan sosial, hingga tingkat kemiskinan yang masih menjadi tantangan di Kalimantan Timur.
Rangkaian aksi dimulai sejak pagi hari dengan titik kumpul di kawasan Islamic Center Samarinda. Sekitar pukul 10.00 WITA, massa bergerak menuju kantor DPRD Kaltim untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat.
Setelah menyampaikan tuntutan di DPRD, massa kembali ke titik awal untuk beristirahat sebelum melanjutkan aksi menuju kantor gubernur pada siang hari.
Dalam aksinya, massa membawa tuntutan yang dirumuskan dalam bentuk pakta integritas. Mereka meminta agar dokumen tersebut ditandatangani langsung oleh gubernur sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat.
Di kantor DPRD, pakta integritas tersebut telah ditandatangani oleh sejumlah pimpinan dan anggota dewan, termasuk perwakilan fraksi. Namun, massa mengaku kecewa karena Ketua DPRD tidak hadir untuk menemui mereka secara langsung.
“Kami menyayangkan ketidakhadiran Ketua DPRD. Padahal ini menyangkut aspirasi masyarakat luas,” kata Ibnu.
Ia menegaskan, aksi ini akan terus berlanjut hingga tuntutan yang disampaikan mendapatkan respons nyata dari pemerintah daerah. Massa bahkan menyatakan siap bertahan dan kembali menggelar aksi lanjutan jika belum ada kejelasan.
“Aksi ini akan terus berlanjut sampai ada komitmen nyata dari pemerintah. Kami ingin kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.
Aksi ini menjadi cerminan meningkatnya partisipasi publik, khususnya kalangan mahasiswa, dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas.
Penulis: Muhammad Zailany
