Distriknews.co – Dinamika aksi demonstrasi yang berlangsung di Samarinda pada 21 April 2026 mendapat perhatian dari kalangan akademisi. Ahli linguistik forensik sekaligus Widyabasa Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur, Ali Kusno, menilai peristiwa tersebut mencerminkan kedewasaan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi di ruang publik.
Menurutnya, peristiwa itu tidak hanya dapat dilihat sebagai aksi unjuk rasa biasa, melainkan juga sebagai fenomena komunikasi yang kompleks. Ia menyebut demonstrasi tersebut sebagai “teater komunikasi” yang memperlihatkan bagaimana bahasa, simbol, dan gestur digunakan dalam menyampaikan kritik secara terbuka.
“Peristiwa ini melampaui sekadar gesekan politik. Yang menarik adalah bagaimana masyarakat mengelola perbedaan dengan tetap menjaga nilai-nilai kesantunan,” ujarnya.
Ali menilai aksi yang berlangsung menunjukkan bahwa masyarakat Kalimantan Timur memiliki kesadaran kolektif yang kuat dalam menjaga arah gerakan. Ia menyebut kondisi ini sebagai bentuk kemenangan moral publik atas upaya-upaya yang berpotensi memicu kegaduhan.
“Apa yang kita saksikan merupakan kemenangan bersama. Publik memiliki irama sendiri yang tidak bisa didikte oleh kepentingan tertentu,” katanya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang terlibat dalam aksi tersebut. Menurutnya, mahasiswa mampu menjaga substansi tuntutan tanpa terjebak dalam kepentingan pragmatis, sekaligus tetap menjunjung tinggi etika dalam menyampaikan aspirasi.
“Mahasiswa membuktikan bahwa keberanian bersuara tidak harus meninggalkan martabat. Ini menunjukkan kualitas intelektual yang matang,” jelasnya.
Terkait belum terjadinya dialog langsung antara perwakilan mahasiswa dan pemerintah provinsi saat aksi berlangsung, Ali menilai hal tersebut masih dalam batas wajar. Ia menduga ada pertimbangan keamanan serta strategi komunikasi yang menjadi dasar keputusan tersebut.
“Dialog kemungkinan akan dilakukan pada waktu yang lebih kondusif. Yang penting, seluruh tuntutan sudah tercatat dan menjadi perhatian,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa meningkatnya kritik dari masyarakat merupakan indikator positif dari pembangunan daerah. Menurutnya, masyarakat yang kritis mencerminkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dari sisi pendidikan maupun kesadaran sosial.
“Masyarakat yang berani mengkritik adalah tanda kemajuan. Kritik adalah mekanisme kontrol agar pembangunan tetap berjalan sesuai arah,” tegasnya.
Ali juga mengingatkan adanya potensi pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu. Ia mengibaratkan fenomena tersebut sebagai pihak yang mengambil keuntungan dari konflik yang terjadi di tengah masyarakat.
“Kita harus waspada terhadap pihak yang diuntungkan dari kegaduhan. Jangan sampai masyarakat menjadi alat dari narasi destruktif,” katanya.
Ia pun mendorong pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan media untuk melakukan evaluasi pasca aksi. Menurutnya, komunikasi publik yang baik, koordinasi yang solid, serta penyampaian informasi yang berimbang menjadi kunci menjaga stabilitas demokrasi.
“Semua pihak punya tanggung jawab. Pemerintah harus terbuka, kampus harus aktif, dan media harus menjaga akurasi informasi,” tuturnya.
Sebagai penutup, Ali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan peristiwa ini sebagai momentum refleksi bersama. Ia menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara sikap kritis dan upaya membangun daerah secara berkelanjutan.
“Jangan sampai energi habis untuk konflik. Kita harus tetap kritis, tetapi juga produktif demi masa depan daerah,” pungkasnya.
Penulis: Muhammad Zailany
