KUTAI KARTANEGARA – Kemitraan antara DP3A Kukar dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait semakin diperkuat melalui rapat strategis yang digelar pada Selasa (7/5/2024).
Fokus rapat kali ini adalah memastikan kesiapan operasional Mall Pelayanan Perempuan dan Anak (MPPA) yang akan segera diresmikan.
Dalam rapat tersebut, berbagai instansi seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) bersama-sama mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki dan menyempurnakan infrastruktur serta standar pelayanan MPPA.
Kepala DP3A Kukar, Bambang Arwanto, menegaskan pentingnya keselarasan dan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menghadapi tantangan operasional MPPA yang kompleks. pihaknya meminta agar pembangunan selanjutnya dapat dirapatkan dengan berbagai OPD yang terkait.
“OPD yang terkait yakni mulai dari Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes) , Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), BPKAD dan Bappeda,” ujarnya saat diwawancarai awak media seusai memimpin rapat.
Bambang menyebutkan selain dari pihak OPD yang terkait. Nantinya akan ada dari instansi vertikal, yakni Kejaksaan, Pengadilan dan Kepolisian. Ia juga menegaskan terkait kolaborasi ini tentunya harus mematangkan lagi diskusinya.
“Nanti akan dibentuk dalam Memorandum of Understanding (MoU) oleh Bupati bersama kepala instansi vertikal,” tandasnya.
Meskipun rencana peresmian MPPA sedikit terhambat, namun hal ini tidak mengurangi semangat DP3A Kukar dan OPD terkait untuk memastikan MPPA siap beroperasi dengan baik. Ia mengatakan, masih butuh waktu tambahan untuk tahap penyelesaian.
“Saat ini DP3A Kukar juga butuh waktu kurang lebih selama tiga minggu untuk memenuhi fasilitas fisik dan saprasnya,” terangnya.
Kepala DP3A Kukar tersebut menegaskan bahwa pihaknya siap untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan agar MPPA dapat menjadi fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat.
Ia juga menyoroti perlunya mempersiapkan tata laksana seperti Standar Operasional (SOP), yang dimulai dari standar pelayanan. Karena itu, menurutnya persiapan harus segera dilaksanakan baik dalam bentuk elektronik hingga Sumber Daya Manusia (SDM).
“Itu yang kita diskusikan, paling tidak tahun depan baru bisa dibangun. Sekarang masih perencanaannya untuk perubahan. Makanya perlu rapat dengan BPKAD, Bapedda dan Dinas PU,” tutupnya.
Dengan semangat kolaborasi yang kuat, DP3A Kukar dan OPD terkait yakin bahwa MPPA akan menjadi aset berharga bagi Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak.
