Distriknews.co, TENGGARONG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara, Sunggono, menekankan bahwa perencanaan anggaran yang responsif gender adalah strategi penting untuk menciptakan kebijakan yang benar-benar inklusif. Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat memastikan manfaat program dan kebijakan menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil. Hal tersebut diungkapkannya dalam acara Pendampingan Penyusunan Matrik Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) di Hotel Horison Ultima Bandara Balikpapan, Rabu (11/9/2024).
Sunggono menjelaskan, Kukar dengan keberagaman sosial dan budayanya membutuhkan pendekatan penganggaran yang peka terhadap perbedaan gender.
“Ini bukan sekadar konsep, tapi kebutuhan nyata. Dengan anggaran yang responsif gender, kita bisa memastikan semua pihak mendapatkan manfaat yang setara,” ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kukar tahun 2023 mengungkapkan masih adanya kesenjangan signifikan antara pria dan wanita pada akses layanan. Misalnya, tingkat partisipasi perempuan di angkatan kerja hanya mencapai 45 persen, sementara pria mencapai 65 persen. Selain itu, angka kematian ibu melahirkan di Kukar masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, menyoroti perlunya intervensi lebih di sektor kesehatan yang responsif gender.
Sunggono menekankan pentingnya penggunaan alat analisis seperti GAP dan GBS. Melalui GAP, pemerintah dapat mengidentifikasi hambatan yang dihadapi perempuan dalam mengakses pendidikan atau layanan kesehatan.
“Dengan GAP, kita bisa melihat di mana kesenjangan terjadi, dan bagaimana merencanakan anggaran yang lebih tepat sasaran,” jelasnya.
GBS, lanjutnya, adalah alat untuk memastikan pengalokasian sumber daya yang adil. Dengan memanfaatkan data pilah gender, pemerintah dapat memahami kebutuhan spesifik pria dan wanita. Contohnya, jika data menunjukkan bahwa perempuan di pedesaan memerlukan program keterampilan khusus, maka itu harus menjadi prioritas dalam anggaran.
Sunggono juga mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kukar untuk segera menyusun Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) tahun 2024.
“Dengan komitmen, kerja keras, dan dukungan data serta analisis yang akurat, kita bisa memastikan setiap program menjawab kebutuhan masyarakat secara adil,” tutupnya.
Diharapkan, kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman OPD tentang pentingnya penganggaran yang responsif gender, sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang lebih berdampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kukar.
Penulis : Reihan Noor
