Distriknews.co, TENGGARONG – Dalam rangka memastikan kesiapan Pilkada serentak 2024, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Bambang Arwanto, menghadiri kunjungan kerja spesifik yang diadakan oleh Komisi II DPR RI di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kegiatan tersebut berlangsung di Swiss Hotel Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dengan Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, memimpin jalannya pertemuan strategis ini.
Rombongan Komisi II DPR RI disambut oleh Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, serta sejumlah perwakilan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltim, KPU, Bawaslu, unsur TNI-Polri, dan para Pjs kepala daerah di wilayah Kaltim.
Dalam sambutannya, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat untuk memastikan penyelenggaraan demokrasi berjalan dengan baik di seluruh daerah.
Dirinya juga memberikan apresiasi terhadap sinergi yang terbangun antara Pemerintah Provinsi Kaltim, penyelenggara Pemilu, dan Forkopimda. Namun, Ia menekankan pentingnya pengelolaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) secara transparan dan sesuai peraturan.
“Saya mengapresiasi langkah Pak Pj Gubernur karena tidak ada masalah dengan NPHD di Kaltim. Di beberapa daerah lain, anggaran NPHD sudah habis meskipun tahapan Pemilu belum selesai, sehingga pemerintah pusat terpaksa memberikan bantuan melalui APBN,” ujarnya, Senin (11/11/2024).
Selain itu, Beliau mengingatkan bahwa meskipun situasi di Kaltim umumnya kondusif, potensi kerawanan tetap perlu diantisipasi selama proses pemilu berlangsung.
Ditemui usai kegiatan Pjs Bupati Kukar, Bambang Arwanto, mengatakan bahwa perhatian DPR RI terhadap tahapan Pilkada yang menjadi kewenangan pemerintah daerah telah direspons dengan baik oleh Kabupaten Kukar.
Menurutnya, berbagai aspek teknis, seperti penyaluran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), penyediaan BPJS Kesehatan bagi pelaksana pemilu, hingga kesiapan logistik, telah berjalan dengan lancar di daerah tersebut.
“Mereka tadi mengecek apakah NPHD dari provinsi ke daerah sudah selesai. Untuk Kukar, semua sudah beres, termasuk BPJS juga sudah rampung,” jelasnya.
Bambang juga menuturkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kukar, bersama unsur terkait seperti TNI-Polri, telah mengambil langkah antisipasi dengan melakukan pemetaan dan mitigasi untuk menghadapi potensi kerawanan pemilu.
“Kami berharap situasi tetap aman dan kondusif. Pemetaan dan mitigasi terus kami lakukan, serta koordinasi dengan Forkopimda berjalan baik. Hingga saat ini, semuanya terkendali. Netralitas birokrasi tetap terpantau, tanpa ada laporan atau kasus yang mengganggu. Semua aman,” tegasnya.
penulis ; bayu
