Distriknews.co – Rencana pemekaran Kecamatan Muara Kaman masih menghadapi dinamika di tingkat desa. Desa Sedulang hingga kini belum memberikan dukungan terhadap pembentukan kecamatan baru tersebut. Pemerintah desa menilai persoalan infrastruktur, khususnya akses jalan, harus menjadi prioritas sebelum keputusan pemekaran disepakati.
Kepala Desa Sedulang, Feriansyah, menegaskan bahwa sikap yang diambil bukan bentuk penolakan mutlak, melainkan dorongan agar pembangunan di wilayahnya mendapat perhatian lebih serius. Menurutnya, kondisi desa saat ini masih memerlukan pembenahan mendasar, terutama dalam hal aksesibilitas dan pelayanan publik.
“Kami belum bisa mendukung rencana pemekaran karena desa kami masih sangat membutuhkan perhatian, terutama akses jalan dan pelayanan dasar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kondisi jalan dari Simpang SKL menuju Desa Sedulang masih jauh dari layak. Perjalanan menuju desa dapat memakan waktu hingga dua setengah jam, terutama saat cuaca buruk. Situasi tersebut dinilai menyulitkan aktivitas warga, termasuk dalam kondisi darurat seperti ibu hamil yang harus menuju puskesmas.
Selain persoalan infrastruktur, Desa Sedulang juga mengusulkan agar wilayahnya dipertimbangkan sebagai ibu kota kecamatan baru. Feriansyah menyebut secara historis dan geografis, Sedulang memiliki posisi strategis serta merupakan salah satu desa tertua di kawasan tersebut.
Menurutnya, apabila ada komitmen konkret terkait percepatan pembangunan, khususnya perbaikan jalan, pihak desa membuka ruang untuk mempertimbangkan kembali dukungan terhadap pemekaran.
Di sisi lain, Camat Muara Kaman, Nadi Baswan, menyatakan bahwa kekhawatiran Sedulang memang berakar pada isu pemerataan pembangunan dan keterbatasan akses. Ia mengakui wilayah Muara Kaman memiliki 20 desa dengan kondisi geografis yang luas dan sebagian masih terkendala infrastruktur.
“Yang diminta Desa Sedulang sebenarnya perhatian pembangunan yang lebih merata. Namun dengan kondisi wilayah yang luas dan akses terbatas, tidak semuanya bisa dipenuhi sekaligus,” jelasnya.
Nadi menambahkan, hasil kajian menunjukkan lokasi yang lebih memungkinkan untuk ibu kota kecamatan berada di wilayah atas. Meski demikian, pemerintah kecamatan tetap membuka ruang dialog dan pendekatan ulang untuk mencari solusi bersama.
Ia juga mengungkapkan rencana pembangunan batalyon di Desa Sedulang yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan wilayah secara bertahap. Pemerintah kecamatan akan melakukan identifikasi ulang kondisi lapangan guna memastikan langkah yang diambil tepat sasaran.
“Jika persoalan jalan bisa diselesaikan, kemungkinan besar akan ditemukan titik temu,” katanya.
Proses pemekaran sendiri telah berlangsung cukup lama dan melewati beberapa periode kepemimpinan desa. Pemerintah berharap dalam tahun ini dapat dicapai kesepakatan final agar pembentukan kecamatan baru tidak terus tertunda dan seluruh desa dapat merasakan manfaat pemerataan pembangunan. (Zy)
