Distriknews.co, KUTAI KARTANEGARA – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dari Fraksi PDI Perjuangan, Rahmat Dermawan, menegaskan aksi walk out yang dilakukan seluruh anggota Fraksi PDIP saat Rapat Paripurna penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 bukanlah bentuk penolakan terhadap pemerintah daerah. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol legislatif agar program-program unggulan daerah benar-benar dapat direalisasikan sesuai kondisi keuangan daerah.
Rahmat mengatakan keputusan meninggalkan ruang sidang lahir dari kesepakatan internal fraksi setelah mencermati arah penyusunan KUA-PPAS 2027. Fraksinya menilai masih ada sejumlah program dalam visi Kukar Idaman Terbaik yang perlu diperdalam agar pelaksanaannya lebih optimal di tengah menurunnya kapasitas fiskal daerah.
“Teman-teman merasa bahwa mereka adalah bagian dari Kukar Idaman Terbaik, sehingga ada hal-hal yang perlu diperdalam lagi berkenaan dengan visi dan misi Kukar Idaman Terbaik,” ujar Rahmat saat dihubungi, Rabu (29/7/2026).
Ia juga membantah anggapan bahwa aksi walk out dilakukan atas arahan pimpinan partai maupun Ketua DPC PDI Perjuangan Kukar yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Rendi Solihin. Menurut Rahmat, keputusan tersebut murni merupakan inisiatif anggota Fraksi PDIP sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah.
“Jadi tidak ada kaitannya dengan perintah Wakil Bupati atau Ketua DPC kami. Inisiatif ini memang hadir dan lahir dari teman-teman anggota fraksi,” tegasnya.
Salah satu program yang menjadi perhatian Fraksi PDIP adalah pelaksanaan bantuan seragam sekolah gratis. Rahmat menilai program tersebut masih membutuhkan evaluasi, terutama terkait ketepatan waktu penyaluran agar manfaatnya benar-benar dirasakan siswa sejak awal tahun ajaran baru.
“Misalnya tahun ajaran sudah berjalan, tetapi baju seragamnya belum ada. Itu salah satu contohnya. Nanti kita akan coba perbaiki lagi di sana, supaya dari sisi waktu dan timing-nya kita perketat lagi agar sesuai dengan jadwal,” katanya.
Selain sektor pendidikan, Fraksi PDIP juga akan mencermati sejumlah program unggulan lainnya, seperti layanan berobat gratis, RT-Ku Terbaik, serta berbagai program prioritas pemerintah daerah. Menurut Rahmat, seluruh program tersebut tetap perlu diperkuat, namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi kemampuan anggaran yang tersedia.
“Kemudian ada program-program unggulan kita, mulai dari berobat gratis, RT-Ku Terbaik, dan lain sebagainya yang memang harus kita perkuat dengan menyesuaikan kondisi anggaran hari ini,” ujarnya.
Rahmat mengakui kondisi fiskal Kukar saat ini mengalami penyusutan yang cukup besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, pemerintah bersama DPRD perlu menyusun kembali skala prioritas agar seluruh program tetap berjalan tanpa mengabaikan visi pembangunan daerah.
“Karena anggaran kita sekarang sedang mengalami penyusutan dan pengurangan yang begitu besar. Sehingga ada bagian-bagian yang harus kita sesuaikan kembali dengan cita-cita kita dalam mewujudkan Kukar Idaman Terbaik,” jelasnya.
Menurut Rahmat, Fraksi PDIP juga ingin memastikan pemerintah daerah tidak terbebani dengan janji politik yang sulit diwujudkan akibat keterbatasan anggaran. Oleh sebab itu, proses pendalaman terhadap KUA-PPAS dinilai penting agar seluruh program memiliki dasar perencanaan yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Karena kami tidak ingin Bupati dan Wakil Bupati nanti, dalam tanda kutip, terjerumus pada janji-janji politik semata. Jangan sampai seperti itu,” tegasnya.
Menanggapi berbagai spekulasi yang mengaitkan aksi walk out dengan dinamika politik, Rahmat menilai hal tersebut merupakan bagian dari dinamika yang biasa terjadi di lembaga legislatif. Ia menegaskan, sikap Fraksi PDIP lebih diarahkan untuk memperkuat kualitas kebijakan anggaran sehingga manfaat program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kalau hari ini ada pihak-pihak lain yang merasa bahwa ada konstelasi politik dan lain sebagainya, saya pikir itu biasa saja. Namanya juga kita berdinamika di DPR, apalagi ketika berbicara anggaran yang selalu dikaitkan dengan hal-hal tersebut. Pada prinsipnya, ini merupakan bentuk rasa sayang kami terhadap pemerintah dan masyarakat Kutai Kartanegara,” pungkasnya.
Reporter: Muhammad Zailany
