Jakarta – Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mengalami peningkatan signifikan dalam hal fasilitas air. Upaya ini diambil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memastikan bahwa kebutuhan air bersih para pekerja dapat terpenuhi dengan baik.
Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di HPK 1 pada Kamis (15/08/2024), Kepala Divisi Logistik dan Keuangan Tim Transisi HPK Kementerian PUPR, Yuda Ramadhani Lubis, menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Perumahan PUPR telah melakukan berbagai perbaikan penting.
Penambahan unit Instalasi Pengelolaan Air (IPA) menjadi salah satu langkah utama. Saat ini, terdapat 4 unit IPA yang bisa memproduksi total 20 liter air per detik. Jumlah ini dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan air para pekerja.
Selain penambahan IPA, fasilitas pendukung lainnya juga telah diperkuat. Terdapat 12 unit groundwater tank (GWT) yang berfungsi sebagai cadangan air, dengan rincian 8 unit memiliki kapasitas masing-masing 160 m³ dan 4 unit berkapasitas 80 m³.
Keseluruhannya menyuplai total kapasitas 1600 m³. Kapasitas ini dianggap Yuda, cukup untuk memenuhi kebutuhan air selama 11 – 12 jam setiap harinya. Ia pun menjamin bahwa ketersediaan air di HPK saat ini berada dalam kondisi yang sangat aman.
Upaya Kementerian PUPR tidak hanya sebatas penambahan fasilitas air. Yuda menambahkan bahwa pihaknya juga turut berkomitmen untuk menjaga kebersihan lingkungan hunian dengan perawatan drainase dan tower hunian secara rutin.
“Kami juga tengah melakukan pencabangan instalasi pipa untuk area sarana pendukung seperti masjid , klinik dan messhall (kantin)” ujarnya.
Dukungan terhadap kenyamanan para pekerja semakin diperkuat dengan adanya cadangan listrik dari PLN (Perusahaan Listrik Negara). Setiap tower hunian juga dilengkapi dengan genset yang otomatis beroperasi ketika terjadi pemadaman listrik, memastikan bahwa kebutuhan listrik tetap terjaga.
Troy Pantouw, Staff Khusus Kepala Otorita IKN, mengimbau kepada publik untuk selalu mengonfirmasi informasi langsung dengan pihak pemerintah guna mendapatkan data yang akurat mengenai berbagai aspek pembangunan di IKN.
Pada kesempatan itu, ia menegaskan betapa pentingnya menghindari informasi yang tidak terkonfirmasi. Hal tersebut dilakukan guna mencegah kesalahpahaman dan ketimpangan informasi.
“Kota Nusantara adalah kota inklusif bahkan kota dunia untuk semua dan terbuka bagi ruang dialog konstruktif guna menguatkan peran dan kemanfaatan IKN bagi seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.
Sementara itu Rian, salah seorang pekerja konstruksi di HPK, menyampaikan testimoni mengenai fasilitas yang ada. Ia berpendapat jika fasilitas yang disediakan sudah sangat bagus dan lengkap.
“Permasalahan air dan listrik sudah teratasi dengan baik, air bersih sudah teraliri, dan kebutuhan listrik sudah dibackup dengan genset. Kami merasa nyaman bekerja di sini,” bebernya.
Dengan peningkatan fasilitas ini, Otorita IKN dan Kementerian PUPR berkomitmen untuk terus memprioritaskan kenyamanan dan kesejahteraan para pekerja di HPK.
Fasilitas yang telah disediakan tidak hanya mencukupi kebutuhan dasar, akan tetapi juga dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup para pekerja konstruksi yang berkontribusi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara.
