Distriknews.co, Prabumulih – Pemerintahan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan tengah jadi pusat kontroversi. Walikota Prabumulih, H. Arlan menghadapi sejumlah isu serius yang memicu kritik warga dan pemanggilan oleh instansi pusat.
Isu terbaru bermula dari viralnya dugaan pencopotan Kepala SMPN 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, yang disebut-sebut karena menegur anak wali kota membawa mobil masuk area sekolah. Video perpisahan emosional siswa yang menangis atas kepergian kepsek menjadi viral. Namun kemudian Arlan menyatakan bahwa pencopotan itu hoaks, ia hanya menegur masalah sekolah yang membuat siswa tidak betah, bukan karena mobil atau posisi anak wali kota. Roni pun akhirnya dikembalikan ke jabatannya.
Selain kasus sekolah, Arlan juga sedang diperiksa oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait isu pencopotan kepala sekolah tersebut. Kepala sekolah dan walikota dipanggil ke Inspektorat Jenderal Kemendagri guna klarifikasi atas laporan masyarakat.
Isu lain yang tak kalah mencuat adalah tentang aset pemerintah. Inspektorat Prabumulih mulai memeriksa aset-aset hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh wali kota sendiri. Hasil sidak menunjukkan sejumlah barang pemerintah daerah, termasuk peralatan pertanian atau fasilitas umum, tidak terawat atau tidak digunakan dengan baik. Pemeriksaan ini dilakukan agar barang-barang terbengkalai dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan publik.
Terdapat pula kasus malpraktik. Seorang bidan bernama ZN yang juga menjabat sebagai Lurah Sindur dicopot dari jabatannya setelah viralnya dugaan malpraktik. Tim gabungan Inspektorat, Dinas Kesehatan, dan Ikatan Bidan Indonesia menemukan pelanggaran administrasi dan UU Aparatur Sipil Negara (ASN).
Selain itu, publik juga memperhatikan harta kekayaan Walikota Arlan. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), nilai asetnya cukup besar. Isu ini kembali muncul ketika polemik kepsek dan aset sekolah viral, sehingga netizen mendesak transparansi lebih lanjut.
Dari semua itu, tampak bahwa isu kepemimpinan Arlan mendapat sorotan karena beberapa faktor: ketidakjelasan komunikasi publik, rumor yang cepat merebak, dan respons yang dianggap lambat atau kurang kongkrit. Polemik pencopotan kepala sekolah misalnya, sempat membuat masyarakat percaya bahwa ada penyalahgunaan kekuasaan, sebelum kemudian dibantah dan dibatalkan.
Kedepannya, publik di Prabumulih dan media mengharapkan agar pemerintahan kota lebih transparan dan akuntabel, terutama dalam kebijakan publik, komunikasi dengan masyarakat, serta pengelolaan aset dan sumber daya. Demikian pula respon terhadap isu sejak munculnya hoaks, agar disikapi dengan cepat agar tidak menimbulkan kegaduhan.
