Distriknews.co, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menaruh perhatian serius terhadap peran Koperasi Merah Putih (KMP). Rapat evaluasi yang digelar di Kantor Bupati Kukar pada Selasa (10/6/2025) dipimpin langsung Bupati Edi Damansyah dan menjadi momentum penting untuk perbaikan tata kelola koperasi.
Dalam rapat tersebut, Edi Damansyah menegaskan perlunya transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme dalam setiap aktivitas koperasi. “Evaluasi ini bukan untuk mencari kesalahan, tapi sebagai langkah korektif. Kita ingin koperasi yang sehat, mandiri, dan dipercaya masyarakat,” ujarnya.
Sejak awal dibentuk, KMP Kukar diharapkan menjadi instrumen pemerataan ekonomi, memperluas akses pembiayaan, dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun hasil evaluasi menunjukkan adanya kelemahan mendasar, seperti lemahnya manajemen internal, belum optimalnya peran sosial, hingga transparansi keuangan yang masih minim.
Bupati Edi menegaskan koperasi tidak boleh dipandang sebagai lembaga keuangan biasa. “Koperasi itu instrumen pemerataan kesejahteraan, bukan untuk mencari profit pribadi pengurus. Harus ada niat baik dan tanggung jawab kolektif,” tegasnya.
Rapat evaluasi ini juga dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah, antara lain Kepala DPMD Kukar Arianto, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Ida Bagus Sidharta, serta Kepala BPKAD. Kolaborasi lintas perangkat daerah ini dianggap penting untuk memperbaiki tata kelola koperasi agar lebih profesional dan berpihak pada masyarakat.
Kepala DPMD Kukar Arianto menambahkan bahwa perlu ada redefinisi fungsi koperasi di daerah. “Kita harus melihat kembali urgensi dan fungsi koperasi, jangan hanya berorientasi laporan. Ini menyangkut nasib warga desa,” katanya.
Evaluasi ini juga menghasilkan kesepakatan untuk menyusun road map baru bagi KMP Kukar. Fokusnya pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, integrasi kelembagaan, serta penataan ulang sistem administrasi dan pelaporan.
Mengutip laman resmi Pemkab Kukar, koperasi memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan desa dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Dengan perbaikan tata kelola, KMP Kukar diharapkan bisa menjadi model koperasi sehat yang berkontribusi langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Langkah perbaikan ini sekaligus menjadi bagian dari strategi Pemkab Kukar untuk menjadikan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.
(Adv/DPMD/Kukar)
