Distriknews.co Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memberikan penjelasan terkait ketidakhadiran bupati dalam aksi unjuk rasa mahasiswa yang digelar di kantor bupati, Kamis (2/4/2026). Ketidakhadiran tersebut disebut karena kepala daerah tengah menjalankan agenda penting di Jakarta.
Kepala Bagian Tata Kelola Pemerintahan Setkab Kukar, Yani Wardhana, menyampaikan bahwa bupati saat ini sedang fokus memperjuangkan sejumlah program pembangunan daerah di tingkat pusat.
“Pak Bupati tidak bisa menemui karena sedang berada di Jakarta dalam rangka berjuang untuk Kutai Kartanegara, terutama terkait realisasi program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kehadiran bupati di ibu kota merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat terealisasi. Hal tersebut dinilai penting agar berbagai program pembangunan di Kukar bisa berjalan optimal.
“Upaya ini dilakukan agar anggaran dari pusat bisa turun dan mendukung pelaksanaan program yang sudah direncanakan,” katanya.
Menurut Yani, meskipun masa pemerintahan telah berjalan beberapa bulan, proses realisasi program membutuhkan tahapan, terutama dalam pengawalan anggaran di tingkat pusat.
“Dari 1 Januari hingga sekarang, ini adalah masa perjuangan agar anggaran pusat bisa terealisasi sehingga harapan masyarakat dapat terwujud,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak sepenuhnya memiliki kewenangan dalam menentukan seluruh kebijakan, karena sebagian berada di tingkat provinsi maupun pusat. Oleh sebab itu, koordinasi lintas pemerintah menjadi hal yang sangat penting.
“Kita tidak bisa berjalan sendiri, karena ada kewenangan yang berada di provinsi dan pusat. Maka koordinasi itu sangat krusial,” tambahnya.
Meski demikian, Pemkab Kukar memastikan tetap membuka ruang komunikasi dengan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi. Pemerintah berkomitmen untuk memfasilitasi pertemuan langsung antara mahasiswa dan bupati pada waktu yang akan datang.
“Kalau memang perlu berdialog, nanti kita jadwalkan agar mahasiswa bisa menyampaikan masukan secara langsung kepada Pak Bupati,” ujarnya.
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas kekecewaan mahasiswa yang sebelumnya menilai ketidakhadiran bupati sebagai bentuk kurangnya perhatian terhadap aspirasi masyarakat.
Namun, pemerintah menegaskan bahwa agenda di Jakarta justru merupakan bagian dari upaya memperjuangkan kepentingan daerah secara lebih luas, khususnya dalam hal pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya penjelasan tersebut, diharapkan komunikasi antara pemerintah daerah dan mahasiswa dapat terus terjalin dengan baik, sehingga aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara konstruktif melalui jalur dialog.
Penulis: Muhammad Zailany
