Distriknews.co, KUTAI KARTANEGARA – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, mendorong optimalisasi pemanfaatan Pelabuhan Amborawang Laut agar aset daerah tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu disampaikannya setelah melakukan peninjauan pada malam hari untuk melihat secara langsung aktivitas masyarakat di kawasan pelabuhan, Rabu (21/10/2026).
Ahmad Yani mengatakan, peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan pemanfaatan pelabuhan, termasuk aktivitas warga yang menggunakan fasilitas tersebut sebagai tempat mencari penghasilan melalui kegiatan memancing.
“Saya datang malam karena ingin menyaksikan apakah memang pelabuhan Amborawang Laut dimanfaatkan masyarakat untuk memancing. Ternyata benar, meskipun kondisinya gelap, banyak masyarakat di sekitar yang menggunakan pelabuhan itu untuk mencari mata pencaharian, termasuk memancing,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pelabuhan Amborawang Laut memiliki potensi pemanfaatan yang perlu ditata dan dikelola secara lebih optimal. Aktivitas masyarakat yang cukup ramai menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pengelolaan aset ke depan.
Ia juga menyoroti kondisi akses jalan menuju pelabuhan yang tetap ramai pada malam hari. Karena itu, penataan kawasan dinilai perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat sekaligus peluang pengembangan ekonomi dari aset milik pemerintah daerah tersebut.
“Ini menjadi bagian dari koreksi agar ke depan aset daerah benar-benar dimanfaatkan. Kita ingin aset ini bisa dikelola dengan baik sehingga memberikan manfaat dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah,” tegasnya.
Ahmad Yani mengungkapkan, hingga saat ini pengelolaan Pelabuhan Amborawang Laut belum berjalan secara optimal. Ia menyebut, belum adanya pengelolaan oleh badan usaha milik daerah (BUMD) maupun langkah pengelolaan aset secara menyeluruh membuat potensi ekonomi pelabuhan belum memberikan hasil maksimal bagi daerah.
Menurutnya, aset yang tidak dikelola secara produktif berisiko mengalami penurunan nilai manfaat. Karena itu, diperlukan langkah konkret agar fasilitas yang telah dimiliki pemerintah daerah dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
“Selama ini belum ada pengelolaan yang berjalan. BUMD kita juga belum melakukan pengelolaan, sementara aset daerah belum dimanfaatkan secara maksimal. Akibatnya, potensi yang ada belum memberikan keuntungan bagi daerah,” jelasnya.
Ia menyampaikan, upaya optimalisasi tersebut masih menunggu proses pembahasan melalui panitia khusus (pansus) yang berkaitan dengan penyerahan aset. Salah satu opsi yang dibahas adalah penyerahan atau penyertaan aset kepada badan usaha milik daerah, yakni KSDE, agar pengelolaan pelabuhan dapat dikembangkan melalui kerja sama dengan pihak lain.
Ahmad Yani berharap, skema tersebut dapat membuka peluang pengelolaan profesional sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru bagi Kukar. Melalui kerja sama dengan pihak ketiga, BUMD diharapkan mampu menjalankan kegiatan bisnis tanpa mengabaikan kepentingan daerah dan masyarakat.
“Rencananya menunggu pansus yang bekerja dalam rangka penyerahan atau penyertaan aset kepada BUMD KSDE. Nantinya, mereka bisa bekerja sama dengan pengelola pelabuhan lain agar aset ini dapat dikelola dan menghasilkan PAD,” ungkapnya.
Ia menambahkan, keterlibatan BUMD menjadi salah satu pilihan karena kegiatan bisnis perlu dijalankan melalui badan usaha, bukan secara langsung oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah tetap memiliki kendali sebagai pemilik aset, sementara pelaksanaan usaha dapat dilakukan melalui mekanisme kerja sama yang sesuai ketentuan.
Ahmad Yani berharap rencana pengelolaan Pelabuhan Amborawang Laut dapat segera ditindaklanjuti melalui proses pembahasan dan penataan aset. Dengan pengelolaan yang lebih terarah, pelabuhan tersebut diharapkan tidak hanya menunjang aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi menjadi sumber pendapatan bagi daerah. (Adv)
Reporter: Muhammad Zailany | Penyunting: Ali Mashar
