Distriknews.co, Jakarta – Pada Sabtu, 15 Maret 2025, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melakukan aksi protes terhadap rapat Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang diadakan di Hotel Fairmont, Jakarta. Aksi ini menyoroti kekhawatiran terkait kurangnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses revisi UU tersebut.
Sekitar pukul 17.49 WIB, tiga aktivis dari koalisi tersebut tiba di depan ruang rapat Komisi I DPR dan pemerintah. Mereka membawa poster berisi kritik dan mencoba masuk ke dalam ruang rapat. Salah satu perwakilan, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andri Yunus, membentangkan poster di dalam ruang rapat dan menyuarakan protes terhadap proses revisi UU TNI yang dinilai tertutup.
Andri menyatakan bahwa proses revisi yang tertutup tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan akuntabilitas. Ia menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam pembahasan undang-undang yang berdampak luas, terutama terkait sektor keamanan.
Aksi protes tersebut segera direspons oleh petugas keamanan yang menarik Andri keluar ruangan dan menutup pintu rapat. Meskipun demikian, koalisi sipil tetap melanjutkan aksi mereka di luar ruangan, menyuarakan tuntutan agar proses revisi UU TNI dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik.
Selain itu, lokasi rapat di hotel bintang lima juga menjadi sorotan, mengingat upaya efisiensi anggaran pemerintah. Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, saat ditanya mengenai alasan pemilihan lokasi rapat, menyebut bahwa rapat-rapat sebelumnya juga pernah diadakan di hotel-hotel mewah. Namun, ia tidak memberikan jawaban jelas terkait alasan spesifik pemilihan Hotel Fairmont untuk rapat kali ini.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menekankan bahwa proses legislasi yang transparan dan partisipatif adalah kunci untuk menghasilkan undang-undang yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mereka berharap pemerintah dan DPR membuka ruang dialog yang lebih luas dalam pembahasan revisi UU TNI, guna memastikan akuntabilitas dan legitimasi proses legislasi tersebut.
Penulis: FebriaDV
