Distriknews.co, TENGGARONG – Pengalaman selama 12 tahun memimpin Desa Santan Ilir, Kecamatan Marangkayu, membuat Madinah banyak bersentuhan dengan persoalan ekonomi masyarakat di tingkat desa.
Kini setelah duduk sebagai anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Madinah ingin membawa persoalan tersebut ke ruang kebijakan. Pertanian, perkebunan, perikanan hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi sejumlah sektor yang mendapat perhatiannya.
Madinah merupakan anggota DPRD Kukar periode 2024–2029 dari Fraksi PDI Perjuangan. Sebelum masuk parlemen, ia menjabat sebagai Kepala Desa Santan Ilir selama dua periode, sejak 2010 hingga 2022. Cv Madinahh.pdf
Selama menjadi kepala desa, Madinah bertanggung jawab mengoordinasikan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, mengawal program pembangunan desa, hingga mendorong pengembangan potensi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Cv Madinahh.pdf
Pengalaman tersebut membuatnya terbiasa berinteraksi dengan masyarakat, termasuk petani, nelayan, dan pelaku UMKM.
“Sebelum saya menjadi anggota DPRD Kutai Kartanegara, saya sebagai Kepala Desa dua periode dari tahun 2010 sampai 2022. Dari pengalaman tersebut memberikan banyak pelajaran tentang kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong saya untuk berkontribusi lebih luas melalui jalur legislatif,” kata Madinah, Rabu, 23 September 2026.
Sebagai anggota Komisi II, Madinah mengatakan ingin memastikan kebijakan pemerintah daerah dapat memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat, terutama dalam penguatan perekonomian warga.
“Saya ingin memastikan setiap kebijakan memberikan dampak nyata bagi peningkatan ekonomi warga,” ujarnya.
Menurut Madinah, masih ada sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian. Selain infrastruktur, ia menyoroti penguatan pertanian dan perkebunan, kesejahteraan petani dan nelayan, pemberdayaan UMKM, serta perluasan lapangan pekerjaan.
Baginya, memperjuangkan kebutuhan masyarakat melalui parlemen memiliki tantangan berbeda dibanding ketika memimpin desa. Aspirasi yang masuk harus diselaraskan dengan kemampuan anggaran daerah dan prioritas pembangunan.
“Tantangan terbesar adalah menyelaraskan berbagai aspirasi masyarakat dengan kemampuan anggaran dan skala prioritas pembangunan. Namun, melalui komunikasi dan koordinasi yang baik, saya berupaya mencari solusi terbaik bagi masyarakat,” katanya.
Madinah mengatakan komunikasi dengan masyarakat tetap dijaga melalui reses, kunjungan lapangan, dialog langsung, hingga telepon dan WhatsApp.
“Dengan begitu, saya dapat mengetahui kebutuhan masyarakat secara langsung,” ujarnya.
Dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD, Madinah juga menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan serta menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Cv Madinahh.pdf
Madinah berharap masa jabatannya hingga 2029 dapat digunakan untuk mengawal penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
