Distriknews.co, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai memperkuat sinergi dengan dunia usaha melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Musrenbang TJSL) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang digelar di Kantor Bappeda Kukar, Rabu (29/7/2026).
Forum tersebut menjadi ruang pertemuan pemerintah daerah dengan perusahaan untuk menyelaraskan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dengan kebutuhan pembangunan daerah. Langkah ini diharapkan membuat kontribusi dunia usaha semakin terarah dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan Musrenbang TJSL merupakan upaya membangun pola kolaborasi antara pemerintah daerah dan badan usaha dalam mendukung pembangunan. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjawab seluruh kebutuhan masyarakat.
“Hari ini kita melaksanakan Musyawarah Pembangunan bersama kawan-kawan badan usaha yang ada di Kukar. Harapan kita melalui forum ini terjalin kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dengan badan usaha,” ujar Aulia.
Dalam forum tersebut, Pemkab Kukar juga memperkenalkan visi pembangunan Kukar Idaman Terbaik yang menjadi arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Aulia mendorong perusahaan menyelaraskan program CSR dengan 17 Program Dedikasi pemerintah sehingga program yang dijalankan memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut Aulia, penyelarasan tersebut penting untuk mengatasi persoalan program pemerintah dan CSR perusahaan yang selama ini belum sepenuhnya terhubung. Karena itu, perusahaan dipertemukan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengidentifikasi program yang dapat dikerjakan secara bersama.
“Perusahaan tidak berjalan sendiri, pemerintah daerah juga tidak berjalan sendiri. Kalau keduanya berjalan bersama, selaras, dan sinkron, maka dampak yang dirasakan masyarakat akan jauh lebih besar,” katanya.
Ia menyebut pembentukan forum tersebut tidak terlepas dari masih ditemukannya missing link antara program pemerintah daerah dengan program badan usaha. Dengan adanya Musrenbang TJSL, pemerintah ingin memastikan program yang dikerjakan perusahaan tidak berjalan sendiri atau tumpang tindih dengan program pemerintah.
“Ketika disampaikan kepada kami bahwa masih ada missing link antara program pemerintah daerah dengan program badan usaha, maka kami membentuk forum ini sebagai wadah untuk menyelaraskan keduanya,” jelas Aulia.
Selain pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, Bupati juga mendorong perusahaan memikirkan keberlanjutan ekonomi para pekerjanya. Menurutnya, perusahaan dapat memberikan pembekalan keterampilan maupun peralatan usaha kepada pekerja sebagai persiapan apabila mereka tidak lagi bekerja di perusahaan.
Aulia mencontohkan pekerja yang memiliki kemampuan memangkas rambut dapat dibekali peralatan usaha barbershop. Dengan demikian, keterampilan tersebut dapat menjadi modal untuk membuka usaha secara mandiri setelah tidak lagi bekerja di perusahaan.
“Dengan begitu, ketika mereka tidak lagi bekerja di perusahaan, mereka tidak menambah angka pengangguran terbuka. Sebaliknya, mereka dapat berusaha secara mandiri dan tetap memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarganya,” ucapnya.
Dalam kegiatan tersebut disampaikan sebanyak 28 perusahaan telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kukar. Pemerintah berharap jumlah perusahaan yang terlibat dalam kolaborasi pembangunan dapat terus bertambah.
Ketua Forum Komunikasi TJSL Kukar Agung Hasanudin mengatakan Musrenbang TJSL tersebut merupakan kegiatan pertama yang dilaksanakan di Kukar. Forum itu dinilai menjadi langkah penting untuk mempertemukan kebutuhan pembangunan pemerintah dengan program CSR yang dimiliki perusahaan.
“Yang kita harapkan adalah bagaimana peran CSR tersebut dapat mendukung pembangunan daerah dan berkontribusi bersama pemerintah daerah,” kata Agung.
Agung menjelaskan, dalam forum tersebut setiap OPD menyampaikan sejumlah program prioritas yang berpotensi dikerjakan melalui kolaborasi dengan perusahaan. Program tersebut mencakup sektor pendidikan, keagamaan, kepemudaan, hingga pengentasan kemiskinan.
Perusahaan kemudian dapat menyesuaikan program tersebut dengan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang mereka miliki. Menurut Agung, pendekatan tersebut penting agar CSR tidak hanya bersifat bantuan sesaat, tetapi memiliki dampak yang terukur terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai penggunaan data pemerintah menjadi salah satu kunci agar pelaksanaan CSR benar-benar tepat sasaran. Terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah operasional atau ring satu perusahaan.
Agung mencontohkan program Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan (RBPK). Perusahaan dapat berkolaborasi dalam program bedah rumah dengan menggunakan data masyarakat miskin yang telah dimiliki pemerintah. Dengan begitu, bantuan dapat diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan sekaligus menghindari tumpang tindih penerima manfaat.
“Data pemerintah menjadi penting supaya program yang diberikan perusahaan tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih penerima manfaat,” ujarnya.
Menurut Agung, sektor pertambangan yang masih menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Kukar memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung pembangunan daerah. Kontribusi tersebut diharapkan tidak hanya berbentuk bantuan, tetapi juga pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
Evaluasi terhadap pelaksanaan CSR juga akan dilakukan dengan melihat capaian program di lapangan. Salah satu bentuk kolaborasi yang disebut Agung adalah dukungan perusahaan dalam pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum terakomodasi melalui anggaran pemerintah.
Meski program tanggung jawab sosial telah dijalankan perusahaan, Agung mengakui aspek koordinasi dan pelaporan masih perlu diperkuat. Dari sekitar 200 perusahaan yang beroperasi di Kukar, baru sekitar 30 hingga 50 perusahaan yang dinilai rutin menyampaikan laporan pelaksanaan CSR.
Ia menilai pelaporan diperlukan bukan hanya sebagai bentuk transparansi, tetapi juga untuk mengetahui sejauh mana kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah. Data tersebut sekaligus dapat menjadi bahan evaluasi untuk menentukan kebutuhan program berikutnya.
Agung juga berharap media massa turut berperan dalam menyebarluaskan berbagai program CSR yang telah dilakukan perusahaan. Menurutnya, masih banyak kontribusi dunia usaha yang belum diketahui masyarakat luas.
“Selama ini banyak program yang belum terekspos. Padahal perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjalankan tanggung jawab sosial kepada masyarakat,” pungkasnya.
Reporter: Muhammad Zailany
