Distriknews.co, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama DPRD Kukar menuntaskan tiga agenda rapat paripurna dalam satu hari, Selasa (28/7/2026). Agenda tersebut meliputi persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027, serta penyampaian Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis enam bulan berikutnya Tahun Anggaran 2026.
Ketiga rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan dipimpin sesuai agenda masa sidang III DPRD. Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyampaikan seluruh rangkaian paripurna berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Hari ini kita telah menyelesaikan tiga agenda rapat paripurna, yaitu pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 dan penyampaian KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027. Alhamdulillah seluruh rangkaian dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan,” ujar Aulia.
Dalam penyampaian KUA-PPAS, Pemerintah Kabupaten Kukar memproyeksikan APBD Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp5,4 triliun. Menurut Aulia, angka tersebut masih bersifat sementara karena pemerintah daerah masih menunggu kepastian kebijakan pemerintah pusat, perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta potensi sumber pendapatan lainnya.
“Sementara ini kita menempatkan proyeksi APBD Tahun 2027 di angka Rp5,4 triliun. Angka tersebut masih akan disesuaikan sambil menunggu kebijakan dari pemerintah pusat, perkembangan PAD, serta sumber-sumber pendapatan lainnya,” katanya.
Ia menegaskan pemerintah daerah memilih bersikap realistis dalam menyusun proyeksi anggaran. Pemkab Kukar tidak ingin memasukkan asumsi pendapatan yang belum pasti karena dikhawatirkan akan memunculkan defisit dan utang apabila target penerimaan tidak tercapai.
“Kami tidak berani memasukkan asumsi pendapatan yang belum pasti ke dalam perencanaan anggaran. Kalau dipaksakan dan ternyata tidak terealisasi, ujung-ujungnya akan menjadi utang. Kami berupaya menjaga agar tidak muncul utang baru sehingga pada tahun 2027 tidak ada beban yang terbawa dari tahun-tahun sebelumnya,” tegasnya.
Menanggapi aksi walk out Fraksi PDI Perjuangan saat penyampaian KUA-PPAS, Aulia mengatakan pemerintah menghormati sikap politik setiap fraksi. Meski demikian, ia menyayangkan aksi tersebut karena materi yang disampaikan berkaitan dengan arah pembangunan daerah melalui visi Kukar Idaman Terbaik.
“Yang pasti, semua orang mengetahui bahwa visi besar Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Kukar Idaman Terbaik. Seluruh kebijakan yang kami sampaikan merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi tersebut. Tentu kami menyayangkan adanya aksi tersebut, namun setiap orang memiliki hak untuk bersikap sesuai kewenangannya,” ujarnya.
Selain itu, Aulia juga menjelaskan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) sekitar Rp4 miliar untuk pembangunan sekolah di Kecamatan Loa Janan. Menurutnya, kondisi sekolah yang rusak memenuhi kategori keadaan mendesak sehingga penggunaan BTT diperbolehkan sesuai ketentuan.
“Kalau tidak segera dibangun, kasihan anak-anak kita harus terus menumpang di sekolah lain dan belajar dengan sistem pagi-sore. Setelah dihitung, kebutuhan anggarannya sekitar Rp4 miliar lebih, hampir Rp5 miliar, termasuk untuk pembangunan gedung dan penyediaan perlengkapannya,” jelasnya.
Saat ini pemerintah daerah masih menyelesaikan proses administrasi dan tahapan perencanaan pembangunan. Pemkab Kukar menargetkan pekerjaan fisik dapat rampung pada akhir tahun 2026 sehingga pada awal tahun depan para siswa sudah kembali belajar di sekolah tersebut.
“Target kami, akhir tahun ini pembangunan sudah selesai, karena pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, tidak boleh tertunda,” tutup Aulia.
Reporter: Muhammad Zailany
