Distriknews.co, Jakarta – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, ikut menanggapi narasi “bubarkan DPR” yang belakangan ramai dibicarakan di ruang publik. Pernyataan ini muncul setelah meningkatnya kritik terhadap kinerja legislatif, terutama terkait kebijakan kenaikan gaji anggota DPR yang dinilai jauh dari kepentingan rakyat.
Mahfud MD menegaskan bahwa narasi pembubaran DPR tidak sesuai dengan sistem demokrasi di Indonesia. Menurutnya, DPR adalah lembaga yang lahir dari konstitusi, sehingga tidak bisa begitu saja dihapuskan hanya karena ketidakpuasan publik terhadap kinerja anggotanya. Ia menekankan bahwa solusi yang lebih tepat adalah memperkuat mekanisme pengawasan publik dan meningkatkan kualitas pemilu sebagai sarana untuk memilih wakil rakyat yang benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat.
Dalam keterangannya, Mahfud juga menyebut bahwa rasa frustrasi masyarakat sah-sah saja disuarakan. Namun, ia mengingatkan agar tidak terjebak pada narasi ekstrem yang justru bisa merusak tatanan negara. “Kalau ada ketidakpuasan, salurkan lewat jalur konstitusional, bukan dengan ide yang inkonstitusional,” ujar Mahfud.
Ia menilai wacana bubarkan DPR sebenarnya mencerminkan rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Faktor ini menurutnya harus menjadi bahan evaluasi serius bagi anggota DPR untuk memperbaiki kinerjanya. Transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada rakyat menjadi hal utama yang harus diperkuat jika DPR ingin kembali mendapatkan legitimasi.
Mahfud menambahkan, reformasi lembaga politik di Indonesia masih perlu terus dijalankan. Meski sudah lebih dari dua dekade berjalan, masih banyak persoalan mendasar seperti praktik oligarki politik, lemahnya fungsi pengawasan, dan dominasi kepentingan partai yang sering mengalahkan aspirasi rakyat.
Pernyataan Mahfud MD ini menuai respons beragam. Sebagian masyarakat mendukung pandangan bahwa solusi bukan membubarkan DPR, melainkan memperkuat peran rakyat dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja legislatif. Namun, ada juga yang menilai komentar Mahfud cenderung normatif dan tidak memberikan terobosan nyata atas krisis kepercayaan yang terjadi.
Narasi “bubarkan DPR” sendiri sempat viral di media sosial setelah berbagai isu mencuat, mulai dari polemik kenaikan gaji anggota DPR hingga tudingan abai terhadap masalah rakyat kecil. Mahfud menegaskan bahwa kritik keras tetap diperlukan, tetapi harus diarahkan pada upaya memperbaiki sistem, bukan meruntuhkan pilar demokrasi.
Pandangan Mahfud ini diharapkan bisa menjadi penyeimbang di tengah memanasnya opini publik. Ia mendorong agar masyarakat tetap kritis, namun tidak terjebak pada langkah-langkah yang berpotensi melemahkan demokrasi Indonesia.
