Distriknews.co, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menerapkan pola baru dalam pengendalian belanja daerah pada tahun anggaran 2026. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi agar pemerintah daerah tidak kembali menghadapi persoalan utang di akhir tahun anggaran.
Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, mengatakan strategi pengelolaan anggaran tahun ini berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya pemerintah menggunakan pendekatan yang bersifat prospektif, kini Pemkab Kukar memilih menggunakan pendekatan retrospektif, yakni belanja hanya dilakukan setelah ketersediaan dana benar-benar ada di kas daerah.
“Pendekatan belanja tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu lebih prospektif, sekarang kita menggunakan pendekatan retrospektif. Artinya, kalau uangnya sudah ada, baru kita rilis belanjanya,” kata Aulia Rahman Basri, Rabu (10/6/2026).
Menurutnya, hingga saat ini pendapatan yang telah masuk ke kas daerah baru berkisar antara 26 hingga 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026.
Kondisi tersebut kemudian menjadi bahan pembahasan bersama DPRD Kukar. Dari hasil diskusi tersebut, pemerintah daerah dan legislatif sepakat untuk menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia.
“Nah sekarang uang yang masuk ke kas daerah kita baru sekitar 26 sampai 30 persen dari APBD. Makanya kami berdiskusi dengan DPRD dan mengambil kebijakan bersama bahwa kegiatan sementara dilaksanakan sekitar 30 persen terlebih dahulu,” ujarnya.
Aulia menjelaskan, dari alokasi tersebut sebagian sudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan rutin pemerintahan. Sedangkan sisanya dipersiapkan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan maupun program lainnya yang bersifat prioritas.
Meski demikian, ia memastikan sejumlah program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat tetap menjadi perhatian utama dan telah disiapkan anggarannya agar tidak terganggu.
“Belanja yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sudah kami poskan tersendiri dan kami jamin tidak akan terganggu,” tegasnya.
Beberapa program yang dipastikan tetap berjalan antara lain pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk mendukung layanan berobat gratis cukup menggunakan KTP, program BOS Kabupaten (Boskab), Boskab afirmasi, bantuan perlengkapan sekolah bagi peserta didik baru, hingga dana RT.
Menurut Aulia, berbagai kebutuhan tersebut telah dipersiapkan sejak awal mengingat tahun ajaran baru segera dimulai dan masyarakat tetap membutuhkan kepastian pelayanan dasar.
“Belanja untuk BPJS Kesehatan sudah kami siapkan sehingga program berobat gratis cukup dengan KTP tetap berjalan. Begitu juga Boskab, Boskab afirmasi, perlengkapan sekolah dan dana RT semuanya sudah kami persiapkan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pengendalian belanja dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Dengan langkah tersebut, Pemkab Kukar berharap pelaksanaan pembangunan tetap berjalan tanpa menimbulkan beban utang pada akhir tahun.
“Kami berusaha mengendalikan belanja ini sehingga pada akhir tahun tidak menimbulkan utang seperti yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya.
Reporter: Muhammad Zailany
