Distriknews.co, TENGGARONG – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara menggelar aksi bertajuk “Evaluasi Program Kukar Idaman Terbaik dan Evaluasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2026” di sejumlah titik, yakni di depan Kantor Bupati Kutai Kartanegara dan Gedung DPRD Kukar, Kamis (23/7/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah yang dinilai belum berjalan maksimal akibat kondisi fiskal yang sedang dihadapi daerah.
Ketua HMI Cabang Kutai Kartanegara, Zulhansyah, mengatakan implementasi Program Kukar Idaman Terbaik belum sepenuhnya dapat dirasakan masyarakat karena keterbatasan anggaran yang berdampak pada pelaksanaan berbagai program pembangunan.
“Pada intinya kami melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dianggarkan dan apa yang telah menjadi program pemerintah. Kami melihat implementasi Program Kukar Idaman Terbaik saat ini tidak semuanya bisa berjalan karena kondisi anggaran daerah yang stagnan,” ujarnya.
Menurut Zulhansyah, salah satu penyebab utama kondisi tersebut adalah belum tersalurkannya hak-hak daerah dari pemerintah pusat kepada Kutai Kartanegara sebagai daerah penghasil. Ia menilai pemerintah daerah perlu lebih tegas memperjuangkan hak tersebut agar program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.
“Ada hak-hak daerah yang hingga hari ini belum diserahkan kepada Kutai Kartanegara sebagai daerah penghasil. Seharusnya pemerintah daerah bisa lebih tegas kepada pemerintah pusat,” katanya.
Ia mengakui hampir seluruh daerah di Indonesia menghadapi persoalan fiskal yang serupa. Namun, sebagai daerah yang memberikan kontribusi besar melalui sektor industri ekstraktif, Kutai Kartanegara dinilai memiliki posisi yang lebih kuat untuk memperjuangkan hak-haknya kepada pemerintah pusat.
“Memang hampir semua daerah mengalami persoalan yang sama, tetapi Kukar sebagai daerah penghasil seharusnya memiliki posisi yang lebih kuat untuk memperjuangkan haknya,” ucapnya.
Zulhansyah menjelaskan banyak program pemerintah daerah yang berdampak langsung terhadap masyarakat masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ketika penyaluran dana tersebut terlambat atau belum terealisasi, maka pelaksanaan program juga ikut terhambat.
“Banyak program di Kukar yang berdampak langsung kepada masyarakat. Namun karena daerah ini masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Dana transfer itu berasal dari kontribusi daerah melalui industri ekstraktif, sehingga ketika penyalurannya terhambat, pelaksanaan program juga ikut terdampak,” jelasnya.
Ia menambahkan, selama bertahun-tahun Kutai Kartanegara telah memberikan kontribusi besar kepada negara. Namun hingga kini, hak daerah dinilai belum diterima secara maksimal sehingga berdampak terhadap perlambatan roda perekonomian masyarakat.
“Selama bertahun-tahun kontribusi Kutai Kartanegara terhadap negara sangat besar, tetapi hingga sekarang hak daerah masih belum sepenuhnya terealisasi. Akibatnya roda perekonomian masyarakat ikut terhambat. Sebagus apa pun program pemerintah, tanpa dukungan anggaran tentu tidak akan bisa berjalan,” tegasnya.
Melalui aksi tersebut, HMI Cabang Kutai Kartanegara juga menyampaikan kritik agar pemerintah daerah lebih berani memperjuangkan hak-hak daerah kepada pemerintah pusat. Selain itu, organisasi mahasiswa tersebut berharap seluruh wakil rakyat, baik di tingkat pusat maupun daerah, turut mengambil peran aktif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Kutai Kartanegara.
“Ini menjadi kritik kami kepada pemerintah daerah agar lebih tegas dan lebih berani memperjuangkan hak-hak daerah kepada pemerintah pusat. Harapan kami, anggota DPR RI yang mewakili Kutai Kartanegara maupun Kalimantan Timur dapat bekerja sama memperjuangkan hak-hak daerah. Kami juga berharap anggota DPRD Kutai Kartanegara dapat berkoordinasi dengan pimpinan partai masing-masing agar bersama-sama memperjuangkan kepentingan masyarakat Kutai Kartanegara,” pungkasnya.
Reporter: Muhammad Zailany
