Distriknews.co, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mematangkan persiapan pelaksanaan Program RTku Terbaik yang akan menjadi salah satu program unggulan dalam memperkuat pembangunan berbasis rukun tetangga (RT) di seluruh wilayah Kukar.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kukar, Arianto, mengatakan peluncuran program tersebut akan dilakukan setelah seluruh tahapan administrasi dan legalitas rampung diselesaikan oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, saat ini pemerintah telah menyiapkan sejumlah regulasi pendukung, di antaranya Peraturan Bupati tentang RTku Terbaik serta Perbup Nomor 10. Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan Perbup Nomor 11 yang mengatur mengenai Pendamping Dedikasi RTku Terbaik yang akan bertugas mengawal implementasi program di lapangan.
“Setelah seluruh regulasi selesai, pemerintah juga merekrut tenaga ahli di tingkat kabupaten. Setelah mendapat persetujuan dari pemerintah daerah, program ini akan resmi diluncurkan,” ujarnya, Rabu (24/6/2026).
Arianto menjelaskan, setelah peluncuran dilakukan, tahapan berikutnya adalah sosialisasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, khususnya pemerintah kecamatan yang nantinya menjadi pintu penyaluran anggaran kegiatan.
Menurut dia, camat bersama jajaran di kecamatan akan diberikan pemahaman terkait mekanisme pelaksanaan program mulai dari proses perencanaan di tingkat RT, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
“Nanti pihak kecamatan akan mendapatkan penjelasan lengkap mengenai mekanisme pelaksanaannya agar pelaksanaan program berjalan baik dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” katanya.
Dalam program tersebut, setiap RT akan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp150 juta yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Arianto menyebut dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung program ketahanan sosial, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lingkungan, hingga kegiatan operasional kerakyatan di tingkat RT.
Selain itu, sebagian anggaran juga dapat dialokasikan untuk kegiatan inklusif dan pembangunan sarana pendukung lingkungan seperti sistem keamanan lingkungan atau siskamling.
“Untuk kegiatan infrastruktur porsinya maksimal sekitar 10 persen. Selebihnya dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat dan program prioritas di tingkat RT,” jelasnya.
Dinas PMD Kukar juga telah membuka proses rekrutmen pendamping di tingkat kecamatan maupun desa dan kelurahan. Arianto memastikan persyaratan yang diterapkan sama untuk seluruh tingkatan pendamping yang akan direkrut.
Salah satu hal yang paling dinantikan para pengurus RT adalah rencana kenaikan insentif yang selama ini menjadi perhatian banyak pihak. Arianto memastikan bahwa anggaran Rp150 juta tersebut juga mencakup pembayaran insentif pengurus RT selama 12 bulan penuh.
Saat ini pembayaran insentif masih menggunakan besaran lama karena regulasi mengenai kenaikan insentif masih dalam proses penyusunan. Pemerintah menargetkan perubahan aturan tersebut dapat selesai pada Agustus mendatang.
Jika seluruh proses regulasi telah rampung, insentif pengurus RT direncanakan meningkat menjadi Rp1,5 juta per bulan untuk Ketua RT, Rp1 juta per bulan bagi Sekretaris RT, dan Rp850 ribu per bulan untuk Bendahara RT.
“Perubahan tersebut akan diberlakukan setelah seluruh mekanisme perubahan regulasi selesai dan standar satuan harga baru ditetapkan,” ungkapnya.
Terkait pengawasan penggunaan dana, Arianto menegaskan arahan Bupati Kukar agar pelaporan dilakukan secara tertib merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan dana benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Kalau laporan penggunaan dana belum disampaikan, maka pencairan berikutnya tidak akan dilakukan. Ini bentuk penegasan agar program dijalankan secara serius dan tepat sasaran,” tegasnya.
Ia berharap peningkatan insentif serta dukungan pendampingan yang disiapkan pemerintah dapat membantu pengurus RT dalam mengelola anggaran secara profesional sehingga manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat di tingkat bawah.
Reporter: Muhammad Zailany
