Distriknews.co, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk meminta dukungan helikopter dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah yang sulit dijangkau petugas. Salah satu lokasi yang membutuhkan penanganan ekstra berada di Kecamatan Muara Kaman.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pemerintah daerah mengikuti rencana pemerintah provinsi terkait kemungkinan penetapan karhutla di Kalimantan Timur sebagai bencana nasional. Menurutnya, penetapan status tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya penanganan di sejumlah titik yang membutuhkan sumber daya tambahan.
“Di Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri, kita sudah memiliki program agar kebakaran yang dapat dijangkau bisa ditangani dalam waktu tidak lebih dari 1 x 24 jam,” ujar Aulia, Sabtu (24/10/2026).
Ia menjelaskan, salah satu kendala dalam penanganan karhutla adalah keterbatasan jangkauan peralatan dan personel. Pada beberapa lokasi, kondisi medan membuat petugas kesulitan melakukan pemadaman secara langsung melalui jalur darat.
Aulia mencontohkan kebakaran di wilayah Muara Kaman yang membutuhkan dukungan tambahan. Karena itu, Pemkab Kukar berkoordinasi dengan BNPB untuk meminta bantuan helikopter agar pemadaman melalui penyiraman dari udara dapat dilakukan.
“Memang, kendala kita adalah adanya beberapa titik yang tidak bisa dijangkau oleh peralatan dan sumber daya manusia yang kita miliki. Contohnya kebakaran yang terjadi di Muara Kaman. Untuk itu, kami berkoordinasi dengan BNPB guna meminta bantuan helikopter agar pemadaman melalui penyiraman dari udara dapat dilakukan di lokasi tersebut,” jelasnya.
Meski menghadapi kendala di sejumlah titik, Aulia menilai penanganan karhutla di Kukar sejauh ini berjalan cukup baik. Ia mengapresiasi kesiapsiagaan perangkat daerah yang terlibat langsung dalam upaya pemadaman dan penanggulangan kebakaran.
Menurutnya, peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sangat penting dalam merespons kejadian karhutla. Kesiapan personel dan koordinasi antarlembaga menjadi faktor pendukung dalam mempercepat penanganan di lapangan.
“Saya sangat mengapresiasi perangkat daerah, terutama Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang sigap menangani karhutla,” ungkapnya.
Namun, ia mengakui masih ada lokasi yang memerlukan pengerahan sumber daya lebih besar karena keterbatasan akses dan kemampuan pemadaman dari darat. Dukungan tambahan diharapkan dapat membantu petugas menjangkau titik-titik tersebut secara lebih efektif.
Aulia berharap, apabila status bencana nasional ditetapkan, penanganan karhutla di Kalimantan Timur dapat dilakukan lebih masif dengan dukungan sumber daya yang memadai.
“Mudah-mudahan, apabila status bencana nasional ditetapkan, penanganannya bisa dilakukan secara lebih masif,” tutupnya. (Adv)
Reporter: Muhammad Zailany | Penyunting: Fachrizal Muliawan
