Distriknews.co, KUTAI KARTANEGARA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul musim kemarau yang kini mulai memasuki puncaknya. Kondisi kering diprediksi masih berlangsung hingga Oktober 2026 dan berpotensi memicu berbagai dampak, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekurangan air bersih hingga ancaman gagal panen.
Sekretaris BPBD Kukar, Aspianur Sandi, mengatakan prediksi tersebut diperoleh berdasarkan hasil koordinasi serta webinar bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Balikpapan dan Samarinda. Berdasarkan informasi tersebut, wilayah Kukar saat ini telah memasuki periode puncak kemarau.
“Hasilnya memang kita sudah masuk musim kemarau dan sekarang sudah menuju ke puncaknya. Nanti akhir kemarau itu diprediksi sampai bulan Oktober,” kata Aspianur, Rabu (12/8/2026).
Meski demikian, ia menjelaskan durasi kemarau masih dapat berubah mengikuti perkembangan anomali cuaca. Setelah memasuki akhir periode kemarau pada Oktober, kondisi diperkirakan mulai berangsur membaik pada November hingga Desember.
Dampak musim kemarau tersebut mulai dirasakan di sejumlah wilayah Kukar. BPBD mencatat kejadian karhutla telah terjadi di 14 kecamatan, dengan beberapa wilayah masuk dalam kategori intensitas kejadian tinggi.
Empat wilayah yang menjadi perhatian karena memiliki intensitas karhutla tinggi yakni Muara Badak, Sanga-Sanga, Muara Jawa dan Samboja. Sementara wilayah dengan intensitas sedang meliputi Marangkayu, Loa Janan, Loa Kulu, Tenggarong Seberang, Samboja Barat dan Tenggarong.
Samboja Barat menjadi perhatian khusus karena sebagian wilayahnya berada di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto. Aspianur menegaskan, kondisi tersebut bukan lagi sebatas potensi atau kerawanan, sebab kebakaran sudah terjadi di sejumlah wilayah yang dipetakan BPBD.
“Bukan rawan lagi. Sudah terjadi,” tuturnya.
Selain wilayah tersebut, BPBD juga memantau sejumlah daerah lain yang telah terdeteksi memiliki titik panas. Pemerintah pusat turut memberikan perhatian terhadap karhutla yang terjadi di Muara Kaman, Muara Muntai, Kenohan dan Kota Bangun.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman. Tim Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan dijadwalkan turun untuk membantu melakukan penanganan kebakaran di kawasan tersebut.
Menurut Aspianur, dampak kemarau tidak hanya berkaitan dengan kebakaran. Karhutla dapat menimbulkan asap yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, sementara kekeringan juga dapat berdampak terhadap ketersediaan air bersih dan sektor pertanian.
“Dampak turunan dari kemarau itu nanti karhutla, nanti gagal panen, termasuk nanti air bersih pasti akan berdampak. Termasuk juga penyakit pernapasan atau ISPA karena asap dari kebakaran tersebut,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi dampak yang semakin meluas, BPBD Kukar memperkuat koordinasi dengan berbagai unsur. Penanganan karhutla dilakukan bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmatan), Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Manggala Agni, TNI, relawan hingga perusahaan yang berada di sekitar lokasi kebakaran.
Aspianur mengatakan keterlibatan berbagai unsur sangat penting karena penanganan karhutla membutuhkan respons cepat. Relawan yang berada di wilayah masing-masing menjadi salah satu kekuatan utama untuk melakukan penanganan awal sebelum personel dari tingkat kabupaten tiba di lokasi.
Ia mencontohkan penanganan karhutla di wilayah Marangkayu dan Muara Badak. Dalam beberapa kejadian, tim gabungan bahkan harus meminta dukungan personel dari tingkat provinsi dan Samarinda karena asap kebakaran sempat mengganggu aktivitas penerbangan di sekitar Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto.
Di sisi pencegahan, BPBD menilai aktivitas manusia masih menjadi faktor dominan pemicu kebakaran. Pembakaran lahan, pembakaran sampah hingga membuang puntung rokok sembarangan dinilai berisiko tinggi apabila dilakukan ketika kondisi lingkungan sedang kering.
“Ya, di antara ini, ya, saya katakan 80 persen penyebab kebakaran ini kan adanya aktivitas masyarakat, ya, melakukan pembakaran, juga buang putung rokok sembarangan. Terus sisanya itu dari faktor alam sendiri,” tuturnya.
Karena itu, masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran secara sembarangan selama musim kemarau. BPBD juga mendorong camat, aparat kepolisian dan TNI di tingkat wilayah untuk memperkuat sosialisasi serta pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang berpotensi memicu kebakaran.
Perusahaan yang berada di sekitar wilayah rawan juga didorong ikut berperan dalam upaya pencegahan, salah satunya melalui pembasahan atau rewetting pada titik-titik yang berpotensi mengalami kebakaran.
BPBD Kukar tidak menempatkan personel secara permanen di setiap wilayah rawan. Strategi yang diterapkan adalah pola penanganan bergerak dengan mengoptimalkan relawan dan unsur terdekat, sementara sejumlah kendaraan dan peralatan pemadaman manual ditempatkan untuk mendukung penanganan awal.
Menurut Aspianur, penguatan relawan di tingkat wilayah menjadi bagian penting untuk mempercepat waktu respons. Dengan begitu, api dapat ditangani sedini mungkin sebelum berkembang dan meluas, sembari menunggu dukungan personel dari tingkat kabupaten.
“Penguatan relawan yang ditempat itu kita berdayakan untuk melakukan penanganan awal. Nanti baru kita dari kabupaten untuk melakukan pergerakan personel ke sana,” tandasnya.
Reporter: Muhammad Zailany
