Distriknews.co Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Lantai 1 Kantor Bappeda Kutai Kartanegara, Senin (20/4/2026).
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menyampaikan bahwa Musrenbang ini menjadi tahapan penting dalam merumuskan arah pembangunan daerah ke depan. Forum ini merupakan akumulasi dari berbagai usulan yang telah dihimpun mulai dari tingkat desa, kelurahan, hingga kecamatan.
“Musrenbang hari ini adalah proses penyelarasan seluruh usulan masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah. Ini penting agar perencanaan kita tidak hanya berbasis dokumen, tetapi juga sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hasil dari Musrenbang ini nantinya akan dituangkan dalam dokumen RKPD 2027, yang kemudian akan dibahas bersama DPRD melalui mekanisme KUA-PPAS. Dengan demikian, arah pembangunan daerah diharapkan semakin terukur dan terarah.
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah juga memaparkan kerangka kebijakan pembangunan yang akan menjadi acuan utama. Kerangka ini mendapatkan berbagai masukan dari peserta Musrenbang, yang kemudian dirangkum dalam berita acara sebagai bentuk kesepakatan bersama.
Menurut Aulia, pembangunan tidak boleh lagi didasarkan pada kepentingan wilayah semata, melainkan harus mengacu pada kebijakan yang telah dirancang secara komprehensif. Hal ini penting untuk menghindari ketimpangan pembangunan antarwilayah.
“Pembangunan harus berbasis kebijakan yang jelas. Kita ingin menghindari tarik-menarik kepentingan wilayah yang justru menghambat pemerataan,” tegasnya.
Salah satu fokus utama dalam RKPD 2027 adalah pembangunan infrastruktur. Pemerintah daerah memprioritaskan konektivitas antarwilayah, termasuk upaya menghubungkan seluruh ibu kota kecamatan di Kukar.
“Saat ini masih ada dua kecamatan yang belum terhubung optimal, yaitu Muara Muntai dan Muara Wis. Ini menjadi prioritas kita ke depan,” jelasnya.
Selain itu, infrastruktur juga diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Akses jalan dari pusat produksi seperti pertanian dan peternakan menuju pasar menjadi perhatian utama, guna memperlancar distribusi hasil produksi.
Tak hanya itu, pemerintah juga memastikan akses menuju fasilitas pelayanan publik seperti puskesmas, sekolah, dan tempat ibadah dalam kondisi memadai. Perbaikan jalan lingkungan di kawasan permukiman serta penyelesaian proyek jalan yang belum tuntas juga masuk dalam agenda prioritas.
Dalam kesempatan tersebut, Aulia turut menyoroti pentingnya peran media dalam mendukung pembangunan daerah. Ia menyebut media sebagai bagian dari konsep pentahelix yang memiliki fungsi strategis dalam menyampaikan informasi sekaligus melakukan kontrol sosial.
“Media memiliki peran penting, tidak hanya menyampaikan informasi pembangunan, tetapi juga sebagai pengawas agar pelaksanaan berjalan sesuai rencana,” katanya.
Melalui Musrenbang ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berharap seluruh proses perencanaan pembangunan dapat berjalan lebih terarah, transparan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat luas.
Penulis: Muhammad Zailany
