Distriknews.co, Kutai Kartanegara – Kondisi keuangan daerah yang masih menghadapi keterbatasan menjadi perhatian DPRD Kutai Kartanegara. Hingga memasuki Juni 2026, realisasi dana transfer dari pemerintah pusat ke Kabupaten Kutai Kartanegara disebut baru mencapai sekitar 23 persen dari total yang diharapkan.
Situasi tersebut berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah program dan proyek pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah. Beberapa kegiatan terpaksa menunggu kepastian anggaran sebelum dapat direalisasikan secara penuh.
Wakil Ketua III DPRD Kutai Kartanegara, Aini Faridah, menilai kondisi fiskal yang dihadapi saat ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Menurutnya, program-program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat harus menjadi prioritas utama di tengah keterbatasan anggaran.
Ia mengatakan pemerintah daerah perlu menyesuaikan berbagai rencana kegiatan dengan kemampuan keuangan yang tersedia agar pelayanan publik tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat tetap dapat terakomodasi.
“Apalagi sekarang baru 23 persen ya. Artinya kita syukurilah karena tidak hanya Kutai Kartanegara yang seperti ini, tapi semua kabupaten yang ada di Indonesia,” ujar Aini, Senin (1/6/2026).
Menurutnya, keterlambatan atau belum optimalnya penyaluran dana transfer bukan hanya dialami oleh Kukar. Sejumlah daerah lain di Indonesia juga menghadapi tantangan serupa sehingga diperlukan langkah-langkah penyesuaian dalam pengelolaan anggaran.
Meski demikian, Aini menegaskan kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat. Justru di tengah ruang fiskal yang terbatas, pemerintah dituntut mampu menyusun skala prioritas secara tepat dan terukur.
Ia menilai program yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, kepentingan publik, serta kebutuhan mendesak masyarakat harus mendapat perhatian lebih dahulu dibanding kegiatan lain yang masih dapat ditunda.
“Paling tidak sekarang ini kita bisa menyesuaikan dengan keuangan yang ada. Artinya untuk kegiatan-kegiatan, paling tidak kita bisa melaksanakan yang prioritas terlebih dahulu,” katanya.
Aini juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam mengelola anggaran daerah agar kondisi keuangan tetap stabil. Menurutnya, langkah penyesuaian yang dilakukan saat ini merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan program pembangunan di tengah ketidakpastian fiskal.
Di sisi lain, ia berharap pemerintah pusat dapat mempercepat penyaluran dana transfer sehingga berbagai program yang telah direncanakan pemerintah daerah dapat segera direalisasikan. Dengan dukungan anggaran yang memadai, pembangunan di berbagai sektor diharapkan kembali berjalan optimal.
Menurutnya, masyarakat tetap menaruh harapan besar terhadap berbagai program pembangunan yang telah dirancang pemerintah daerah. Karena itu, seluruh pihak perlu bersabar sambil menunggu kondisi keuangan daerah kembali membaik.
Aini optimistis apabila penyaluran dana transfer berjalan lancar dan kondisi fiskal kembali normal, berbagai kegiatan yang saat ini tertunda dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“Kita berharap ini bisa cepat pulih sehingga semua kegiatan bisa terakomodir dan bisa direalisasikan, terutama untuk kepentingan masyarakat Kukar,” tutupnya.
Penulis: Muhammad Zailany
